Tanggapan Hakim Konstitusi
Semantara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menambahkan bahwa larangan bagi mantan gubernur untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur tidak dapat dianggap sebagai penghalang partisipasi dalam pilkada.
“Para pemohon seharusnya berupaya mencari calon wakil kepala daerah yang tidak terhambat oleh ketentuan norma Pasal 7 UU Pilkada,” ujar Saldi.
Baca Juga: Ada Apa di Balik Rapat Instan Revisi UU Pilkada, Target Anulir Putusan MK?
Selain perkara Isdianto, MK juga memutus beberapa gugatan terkait Undang-Undang Pilkada pada Selasa, 21 Agustus 2024. Beberapa putusan penting tersebut termasuk:
- Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024: Mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah (cakada).
- Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024: Menyangkut syarat usia minimum cakada serta aturan kampanye di kampus.
Keputusan-keputusan ini menandai langkah penting dalam penyesuaian regulasi Pilkada untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.