INVERSI.ID – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bahwa DPR RI tidak menghargai dan menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (Pilkada).
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Menurutnya, DPR juga tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sudah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
“DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” ujar Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Mu’ti menambahkan bahwa DPR, sebagai representasi kehendak rakyat, seharusnya berpegang pada prinsip-prinsip bernegara yang mengutamakan kebenaran, kebaikan, serta kepentingan bangsa dan rakyat, daripada hanya mengejar kepentingan politik semata.
Baca Juga: Daftar Artis Ikut Demo di DPR, Imbas Peringatan Darurat Usai Pengesahan RUU Pilkada yang Viral
“Karenanya DPR tidak semestinya berseberangan, berbeda, dan menyalahi keputusan MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024,” tegas Mu’ti.
Tindakan DPR ini tidak hanya berpotensi menimbulkan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga dapat menjadi awal dari masalah serius dalam Pilkada 2024.
“Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan,” lanjutnya.
Mu’ti pun mengimbau DPR dan Pemerintah agar lebih peka dan tidak meremehkan gelombang protes dari masyarakat, akademisi, dan mahasiswa yang kemungkinan akan turun ke jalan untuk menyuarakan penegakan hukum terkait revisi UU Pilkada.
“Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas,” tutup Mu’ti.