DPR RI Tak Menghormati Mahkamah Konstitusi
Diketahui, sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat kerja dan rapat pleno untuk membahas revisi UU Pilkada pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Dalam putusan nomor 60, MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai. Sedangkan dalam putusan nomor 70, MK menetapkan kembali usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pendaftaran.
Baca Juga: DPR: Rapat Baleg Bukan untuk Batalkan Putusan MK Soal Pilkada
Sebanyak delapan fraksi sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU, sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menolak.
Sayangnya, Baleg tidak mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh MK, tetapi malah merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perhitungan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang dihitung sejak pelantikan sebagai kepala daerah definitif.
Selain itu, disepakati bahwa ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen dari total perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan tetap berlaku untuk partai politik di parlemen.
Sementara itu, pengurangan ambang batas yang diputuskan oleh MK hanya berlaku untuk partai politik yang tidak berada di parlemen.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.