INVERSI.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani, tidak menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, yang seharusnya membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada menjadi undang-undang.
Masinton Pasaribu, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Puan Maharani disebabkan oleh tugas kenegaraan.
“Beliau sedang tugas kenegaraan. Tugas antarparlemen,” ujar Masinton di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus.
Dilansir dari Antara, saat ditanya apakah ketidakhadiran Puan mencerminkan ketidaksetujuan Fraksi PDI Perjuangan terhadap RUU Pilkada, Masinton hanya menegaskan bahwa partainya mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Puan Maharani soal Sengketa Pemilu 2024 di MK, Indonesia Negara Hukum
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan mendaftarkan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024 sesuai dengan keputusan MK terkait ketentuan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Kami tegak lurus dengan putusan MK. Maka, kami akan mendaftarkan calon-calon kepala daerah kami berdasarkan putusan MK karena putusan MK adalah final dan mengikat,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, juga mengonfirmasi ketidakhadiran Puan. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Lodewijk bersama dua wakil ketua DPR RI lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.
“Kami bertiga tadi yang berada di atas,” ujar Lodewijk.