INVERSI.ID – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyelenggarakan tiga sesi rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat ini dijadwalkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa, 20 Agustus 2024. Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ronny Talapessy, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP, menyatakan bahwa ia telah menerima informasi mengenai rencana rapat Baleg tersebut setelah keluarnya putusan MK. Menurutnya, ada sesuatu yang terasa tidak wajar terkait agenda tersebut.
“Ya kita lihat, kok tiba-tiba ada (agenda rapat) RUU Pilkada. Dalam hal ini kan tidak ada. Padahal sudah diuji di MK. Kok tiba-tiba ada RUU Pilkada?” ungkap Ronny.
Baca Juga: PDIP Bangkit di Pilkada Jakarta Usai Putusan MK, Buat Ridwan Kamil-Suswono Kerepotan
Ronny menduga bahwa rapat tersebut bertujuan untuk mengembalikan aturan seperti sebelum diubah oleh MK. Dugaan ini muncul karena dalam putusan terbarunya, MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari yang sebelumnya ditetapkan oleh partai atau gabungan partai politik dengan 25% suara atau 20% kursi di DPRD.
“Kami menduga seperti itu. Kok tiba-tiba ada agenda RUU Pilkada,” tambahnya.
Baca Juga: Anies Baswedan dan PDIP Punya Harapan di Pilkada Jakarta, Usai MK Ubah Ambang Batas Pencalonan