DPR Kebut Pembahasan Revisi UU Pilkada
Badan Legislasi (Baleg) DPR telah merencanakan tiga sesi rapat pada Rabu, 21 Agustus 2024, untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.
Sesi pertama akan dimulai pukul 10.00 WIB, dengan agenda Rapat Kerja bersama Pemerintah dan DPD untuk membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Rapat akan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB dengan pembahasan RUU Pilkada di tingkat panitia kerja (Panja). Kemudian, pada pukul 19.00 WIB, Baleg DPR akan mengadakan rapat kerja bersama pemerintah dan DPD untuk mengambil keputusan terkait hasil pembahasan RUU Pilkada.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah mengeluarkan putusan terbaru yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah dalam pilkada. Dalam perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa, 20 Agustus 2024, MK menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.
Baca Juga: PDIP Apresiasi Putusan MK, Demokrasi Kembali ke Jalurnya
Gugatan terkait syarat pencalonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Kedua partai tersebut meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tidak konstitusional karena membatasi hak partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusulkan calon dalam Pilkada.
UU Pilkada sebelumnya menetapkan bahwa calon kepala daerah harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 25% dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu.
Majelis MK memutuskan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional karena membatasi ruang demokrasi.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.