Pemerintah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan mudik Lebaran 2024 yang nyaman dan aman. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan pihak terkait terus terjalin guna menciptakan kelancaran perjalanan mudik.
Pelayanan mudik Lebaran 2024 ini dengan menyelenggarakan program mudik bareng oleh Kementerian dan juga Polri serta menyiapkan berbagai mitigasi dan skenario. Petugas gabungan TNI Polri dan sipil bersiaga di titik central untuk memberikan keamanan perjalanan para pemudik.
Pengamat manajemen publik, Imam Rozikin mengatakan kesiapan yang dilakukan berbagai instansi pemerintah dalam pelayanan mudik Lebaran setiap tahun semakin membaik. Namun, pengamat dari Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Bantuan Hukum (YPPBH) Bentala Indra Nusantara menekankan perkuat konsolidasi dan koordinasi antar stakeholder.
Imam menguraikan teori analisis Public Sector Governance Risk (ADB, 2008), setidaknya setiap instansi ataupun stakeholder perlu memiliki strategic risk behavior frameworks.
Kerangka tersebut merupakan cerminan keterkaitan antara isu-isu yang terkait dengan keputusan kebijakan publik dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan risiko, termasuk momentum mudik lebaran.
Baca juga: Cerita Pemudik Jakarta Pekanbaru, Tertolong Colokan Bus Saat Macet Parah di Pelabuhan Merak
“Adapun framework tersebut mengandung unsur risk identification, empirical/factual context, public context, dan development of policy options, yang kesemuanya merupakan siklus dalam menjaga prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik (good governance) yang bermuara pada pelayanan publik yang optimal,” ujar Imam Rozikin dalam keterangan kepada media.
Dalam konteks arus mudik, Imam menjelaskan penting untuk dilihat apakah pemerintah telah betul-betul menerapkan prinsip manajemen risiko tersebut dan menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Imam juga mengingatkan, bahwa bagaimana pemerintah menghadapi risiko adalah tentang konsolidasi dan koordinasi itu dijalankan. Artinya, setiap level instansi tentu menghadapi risiko yang sama pada konteks mudik.
Namun terkadang muncul tendensi sektoral yang lantas menghambat jalannya proses kebijakan publik. Hal ini tentu patut menjadi perhatian. Sebab jika tidak, hal itu dapat merugikan berbagai pihak.
“Sekali lagi, langkah pemerintah dalam menangani risiko mudik tahunan pada perayaan lebaran, tahun baru dan seterusnya sudah cukup baik. Namun perlu dipastikan, ada potensi kecenderungan penanganan yang dilangsungkan bersifat sektoral dan seremonial baik instansi maupun kewilayahan,” ujarnya.
Imam menambahkan masing-masing pihak perlu saling menguatkan dan mengingatkan agar tradisi bagus ini dapat berjalan aman.
