INVERSI.ID – Upaya mendorong pembangunan hunian yang lebih sejuk, hemat energi, dan ramah lingkungan kembali mendapat sorotan serius dari kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Universitas Pendidikan Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menjawab tantangan pemanasan perkotaan dan perubahan iklim melalui rekomendasi konkret yang dihasilkan dalam Konferensi Sustainable Buildings, Cities, and Communities (SBCC) 2025.
Konferensi internasional tersebut menjadi ruang diskusi lintas sektor yang mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, serta praktisi di bidang perumahan dan perkotaan. Fokus utamanya adalah merumuskan pendekatan pembangunan hunian dan kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus berpihak pada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak pemanasan kota.
Ketua Konferensi SBCC 2025 Beta Paramita menyampaikan bahwa isu desain hunian sejuk dan hemat energi tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, kelompok ini merupakan pihak yang paling merasakan dampak buruk kenaikan suhu lingkungan, terutama di kawasan perkotaan yang padat dan minim ruang hijau.
“Isu pendinginan berkelanjutan sangat berdampak pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kami ingin rekomendasi yang dihasilkan mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan,” ujarnya.
Hunian Sejuk sebagai Solusi Pemanasan Kota
Beta menjelaskan bahwa pemanasan kota atau urban heat island menjadi persoalan yang semakin nyata di berbagai wilayah Indonesia. Kepadatan bangunan, minimnya vegetasi, serta penggunaan material yang tidak ramah lingkungan membuat suhu di kawasan perkotaan meningkat secara signifikan dibandingkan wilayah sekitarnya.
Dalam konteks tersebut, desain hunian sejuk dan hemat energi dinilai sebagai solusi yang relatif terjangkau dan aplikatif. Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan ventilasi alami, orientasi bangunan yang tepat, pemilihan material bangunan yang mampu meredam panas, serta desain atap dan dinding yang mendukung sirkulasi udara.
Menurut Beta, pendekatan ini menjadi penting karena penggunaan pendingin udara berbasis listrik tidak selalu menjadi pilihan realistis bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain membutuhkan biaya operasional yang tinggi, penggunaan pendingin udara secara masif juga berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi energi dan emisi karbon.
Ia menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dalam SBCC 2025 dirancang agar tidak berhenti pada tataran konsep akademik. Para peserta konferensi didorong untuk merumuskan panduan praktis yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik maupun diterapkan langsung oleh masyarakat.
Beta juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota dan hunian yang lebih sejuk dan berkelanjutan. Menurutnya, tantangan perubahan iklim tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Baca Juga :
Transformasi Pembangunan Perumahan Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Fahri Hamzah menekankan perlunya transformasi menyeluruh dalam pembangunan perumahan nasional. Ia menilai, pendekatan pembangunan perumahan yang selama ini lebih menekankan pada kuantitas sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan masa depan.
Fahri mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi persoalan besar berupa double backlog perumahan. Di satu sisi, masih terdapat jutaan keluarga yang belum memiliki rumah. Di sisi lain, tidak sedikit keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Tantangan tersebut, menurutnya, harus dijawab dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Pembangunan perumahan tidak bisa lagi hanya mengejar kuantitas. Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman, adaptif terhadap bencana, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menilai bahwa desain hunian yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi salah satu kunci dalam mengatasi persoalan tersebut. Rumah yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dinilai tidak hanya lebih nyaman dihuni, tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, dan gelombang panas.
Fahri juga menyoroti pentingnya pemanfaatan material lokal dalam pembangunan perumahan. Material seperti kayu dan bambu dinilai memiliki karakteristik yang lebih lentur terhadap gempa, sekaligus memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan material konvensional tertentu.
Selain itu, penerapan desain pendinginan pasif menjadi perhatian utama. Konsep ini memungkinkan rumah tetap sejuk tanpa ketergantungan tinggi pada energi listrik. Dengan demikian, konsumsi energi dapat ditekan dan emisi karbon dapat dikurangi secara signifikan.
Menurut Fahri, transformasi pembangunan perumahan nasional membutuhkan dukungan regulasi yang adaptif dan berpihak pada keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyelaraskan kebijakan perumahan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan komitmen penurunan emisi karbon.
Peran Perguruan Tinggi dalam Isu Keberlanjutan
Sementara itu, Rektor UPI Didi Sukyadi menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk berada di garis depan dalam menghadapi isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Ia menilai bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Didi, isu perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan sosial dan kemanusiaan. Dampaknya dirasakan secara langsung oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang tinggal di kawasan padat perkotaan.
Ia menegaskan bahwa UPI akan terus mendorong riset dan inovasi di bidang pembangunan berkelanjutan, termasuk desain hunian sejuk dan hemat energi. Melalui kegiatan akademik, konferensi ilmiah, serta kolaborasi dengan pemerintah dan sektor industri, perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Didi juga menilai bahwa konferensi seperti SBCC 2025 memiliki peran strategis sebagai jembatan antara dunia akademik dan pembuat kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan dari forum ilmiah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik pembangunan.
Ia menambahkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, perlu dilibatkan secara aktif dalam isu keberlanjutan. Menurutnya, kesadaran dan partisipasi generasi muda menjadi kunci dalam memastikan agenda pembangunan berkelanjutan dapat terus berlanjut di masa depan.
Dengan meningkatnya tantangan pemanasan kota dan perubahan iklim, UPI menilai bahwa pendekatan pembangunan hunian sejuk dan hemat energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang tepat, konsep tersebut diharapkan dapat diterapkan secara luas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Konferensi SBCC 2025 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat komitmen tersebut. Dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, forum ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret yang tidak hanya menjawab tantangan hari ini, tetapi juga membangun fondasi kota dan hunian yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.
