INVERSI.ID – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkapkan bahwa kelompok teror kini memanfaatkan ruang-ruang digital yang dekat dengan kehidupan anak dan remaja, salah satunya melalui gim daring. Fitur komunikasi seperti voice chat di dalam gim online dimanfaatkan untuk membangun kedekatan emosional, rasa kebersamaan, hingga kepercayaan dengan sasaran mereka, terutama anak-anak usia sekolah.
Pola ini disampaikan Kepala BNPT Eddy Hartono saat memberikan sambutan secara daring dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Menurut Eddy, proses pendekatan tersebut dikenal dengan istilah digital grooming, yakni tahapan sistematis untuk membangun relasi psikologis sebelum korban diarahkan pada pemahaman ideologi ekstrem.
Digital grooming menjadi pintu awal yang kerap luput dari perhatian orang tua maupun pendidik. Dalam konteks gim daring, komunikasi yang intens dan suasana bermain yang santai membuat anak-anak merasa berada di ruang aman, sehingga tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target pendekatan kelompok teror.
“Setelah ada kedekatan, anak-anak ini perlahan diajak keluar dari ruang gim ke grup tertutup seperti Telegram atau WhatsApp. Di sanalah terjadi normalisasi perilaku dan doktrinasi, termasuk narasi bahwa demokrasi itu haram dan pemerintah adalah thaghut,” kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana proses radikalisasi tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan melalui pendekatan halus dan berjangka panjang. Anak-anak yang awalnya hanya berinteraksi untuk bermain gim perlahan diperkenalkan pada narasi ideologis yang menyimpang, dibungkus dalam diskusi ringan hingga obrolan sehari-hari.
Modus Digital Grooming dan Ancaman Radikalisme Daring
Eddy menjelaskan bahwa digital grooming merupakan metode yang sangat efektif bagi kelompok teror karena menyasar aspek psikologis korban. Anak-anak yang merasa diterima, dihargai, dan memiliki komunitas cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh pihak lain, terutama jika mereka memiliki kerentanan tertentu.
Dalam banyak kasus, pendekatan ini dimulai dari obrolan ringan seputar gim, kehidupan sehari-hari, hingga persoalan personal. Ketika ikatan emosional sudah terbentuk, barulah narasi ideologis disisipkan secara bertahap. Proses ini membuat korban sulit menyadari bahwa mereka sedang diarahkan menuju paham ekstrem.
BNPT mencatat bahwa ruang digital saat ini menjadi medan baru penyebaran ideologi kekerasan. Platform komunikasi tertutup seperti Telegram dan WhatsApp kerap dimanfaatkan karena memberikan rasa eksklusivitas dan privasi. Di ruang-ruang inilah, menurut Eddy, normalisasi perilaku ekstrem terjadi secara perlahan.
Narasi yang disampaikan pun tidak langsung mengarah pada aksi kekerasan, melainkan dimulai dari penanaman pandangan yang mempertanyakan legitimasi negara, menolak sistem demokrasi, dan memosisikan pemerintah sebagai musuh. Jika tidak terdeteksi sejak dini, proses ini dapat berkembang menjadi radikalisasi yang lebih dalam.
Baca Juga :
Dalam konteks hukum, Eddy menegaskan bahwa negara memiliki instrumen yang cukup untuk menghadapi ancaman tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara preventif.
Dengan pendekatan preemptive justice, aparat dapat melakukan tindakan sejak tahap persiapan, tanpa harus menunggu terjadinya aksi teror. Pendekatan ini dinilai krusial mengingat ancaman terorisme kini berkembang secara tersembunyi dan memanfaatkan celah di ruang digital.
Eddy juga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menjaga situasi nasional tetap kondusif, dengan tidak adanya aksi terorisme dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ketiadaan aksi teror bukan berarti ancaman telah hilang sepenuhnya. Justru, upaya pencegahan dini harus terus diperkuat, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja yang aktif di dunia digital.
Peran Keluarga dan Sekolah Dalam Pencegahan Dini
BNPT, lanjut Eddy, mengembangkan pendekatan mikro-ekologi anak dalam upaya pencegahan ekstremisme. Pendekatan ini melihat anak sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, hingga interaksi digital.
Menurutnya, faktor psikologis menjadi salah satu pemicu utama kerentanan anak terhadap paparan radikalisme. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, minimnya perhatian orang tua, serta pengalaman perundungan atau bullying dapat membuat anak mencari pelarian dan pengakuan di ruang lain, termasuk dunia maya.
Dalam situasi seperti itu, kelompok teror memanfaatkan celah emosional tersebut untuk masuk dan membangun kedekatan. Anak-anak yang merasa tidak didengar di lingkungan nyata cenderung lebih mudah terpengaruh oleh pihak yang menawarkan rasa memiliki dan solidaritas.
Oleh karena itu, BNPT mendorong pembentukan forum komunikasi di lingkungan sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini, termasuk perubahan perilaku peserta didik yang mencurigakan.
Sekolah dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pencegahan radikalisme. Guru, terutama guru agama, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta guru bimbingan konseling, diharapkan mampu menjadi pendamping sekaligus pengawas bagi peserta didik dalam menghadapi arus informasi digital.
Eddy menekankan bahwa peran guru sangat besar dalam menghadapi radikalisme digital yang menyasar anak-anak sekolah. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur yang dapat memberikan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan pemahaman kritis terhadap informasi yang diterima siswa.
Selain penguatan di tingkat sekolah, BNPT juga tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau RAN PE yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Rencana ini dirancang untuk melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil.
“Pencegahan terorisme adalah kewajiban negara. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” ucap dia menegaskan.
Melalui RAN PE, BNPT berharap upaya pencegahan ekstremisme tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk dunia pendidikan yang menjadi fokus utama pencegahan dini.
Eddy juga berharap seluruh peserta Dialog Kebangsaan dapat menjadi duta pencegahan radikalisme di lingkungan masing-masing. Dengan peran aktif para pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah diharapkan tetap berlangsung dalam suasana aman, damai, dan bebas dari pengaruh ideologi kekerasan.
Kegiatan Dialog Kebangsaan tersebut diikuti oleh kepala sekolah, guru agama, guru PPKn, guru bimbingan konseling, serta perwakilan satuan pendidikan dari 17 provinsi. Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta secara luring dan kurang lebih 1.000 peserta secara daring, menunjukkan tingginya perhatian dunia pendidikan terhadap isu pencegahan radikalisme.
Dengan meningkatnya kesadaran bersama dan penguatan peran keluarga serta sekolah, BNPT optimistis ancaman radikalisme digital yang menyasar anak-anak dapat ditekan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menjaga generasi muda Indonesia tetap berada di jalur nilai kebangsaan dan perdamaian.
