Inversi Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, program ini juga menunjukkan kontribusi positif terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak yang dihasilkan dari implementasi Program MBG diperkirakan mencapai sekitar 3 hingga 5 persen dari total anggaran yang direalisasikan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, kontribusi tersebut dinilai cukup signifikan dalam mendukung pendapatan negara.
Menurut Purbaya, mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara langsung dari anggaran yang disalurkan dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang timbul dari program MBG turut memberikan dampak fiskal yang positif bagi negara.
“Untuk MBG, penerimaan pajaknya berkisar antara 3 hingga 5 persen dari total anggaran yang direalisasikan, dan nilai tersebut langsung masuk ke dalam penerimaan pajak,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Meskipun persentase tersebut terlihat relatif kecil dibandingkan total anggaran, Purbaya menegaskan bahwa dampak terbesar dari program MBG justru terletak pada efek berantai yang dihasilkan terhadap perekonomian. Salah satu dampak utama adalah terciptanya lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Program MBG mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal, mulai dari produksi bahan pangan, distribusi, hingga penyediaan layanan pendukung lainnya. Keterlibatan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal menjadi faktor penting dalam menciptakan multiplier effect yang signifikan.
“Ketika aktivitas ekonomi meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat, bahkan bisa melampaui angka 3 persen tersebut. Selain itu, program ini menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, keberadaan program MBG dinilai mampu menjadi salah satu penopang stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga, sehingga perekonomian tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal.
Baca Juga :
Purbaya juga menekankan bahwa dampak sosial dan ekonomi dari program MBG memiliki nilai yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat di tingkat lokal.
Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program MBG masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Evaluasi secara berkala terus dilakukan untuk memastikan bahwa program dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, melaporkan bahwa realisasi serapan anggaran program MBG hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 13,1 persen dari total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2026.
Realisasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan seiring dengan perluasan jangkauan penerima manfaat. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 49,9 juta penerima merupakan siswa yang mendapatkan manfaat langsung melalui program makan bergizi di sekolah. Sementara itu, sekitar 10,5 juta penerima lainnya berasal dari kelompok non-siswa, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, program MBG didukung oleh lebih dari 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Keberadaan SPPG ini menjadi tulang punggung dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.
“Program MBG tidak hanya menyasar siswa di sekolah, tetapi juga kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan. Pada bulan Februari, jumlah penerima dari kalangan siswa mencapai sekitar 50 juta orang, sementara penerima non-siswa sekitar 10,5 juta orang,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026.
Keberhasilan implementasi program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa program dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, program MBG juga diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan lokal, sektor pertanian dan UMKM dapat berkembang lebih pesat, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Melalui peningkatan penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan stabilitas ekonomi, program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan Indonesia.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG melalui berbagai inovasi dan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan dapat semakin optimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
