INVERSI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan penyesuaian besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, program ini akan lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia dini.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa siswa tingkat SMA, khususnya yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi mapan, berpotensi tidak lagi masuk dalam kategori penerima manfaat MBG. Kebijakan ini diperkirakan akan memangkas jumlah penerima hingga sekitar delapan juta orang.
“Tujuan program ini kan bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus, misalnya mungkin SMA ya, tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang mungkin uang saku anak-anaknya saja sudah Rp100-200 ribu, mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi, itu beberapa contoh, sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” katanya ditemui usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Agustina, hasil pembahasan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa periode paling efektif untuk intervensi gizi berada pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada fase tersebut, perkembangan otak berlangsung sangat pesat sehingga membutuhkan dukungan gizi yang optimal.
“Intervensi gizi sebaiknya dilakukan dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, bentuknya adalah pemenuhan gizi,” ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa BGN saat ini terus melakukan penataan ulang atau refocusing terhadap kelompok penerima manfaat. Langkah tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun, itu yang keluar ke penerima manfaat,” tuturnya.
Setelah proses penyesuaian penerima manfaat selesai dilakukan, BGN akan melanjutkan pembenahan pada aspek operasional, termasuk tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Saat ini fokus efisiensi anggaran masih diarahkan pada pengurangan jumlah penerima manfaat.
Baca Juga :
Agustina menilai kualitas dapur memiliki peran penting dalam menentukan mutu makanan yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, standar operasional dapur akan menjadi salah satu perhatian utama dalam proses evaluasi.
“Termasuk masalah kualitas dapur karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik, tetapi dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking (alur memasak) yang baik dan sebagainya lah, itu nanti itu adalah salah satu dampak dari refocusing,” paparnya.
Selain memperbaiki sistem dapur, BGN juga berencana melakukan transformasi internal yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pembaruan tata kelola program secara menyeluruh.
“Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga satu bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa. Yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan semua dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, lebih rapi,” ucap Agustina.
Melalui langkah refocusing dan evaluasi tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
