INVERSI.ID – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga kini belum mencapai kesepakatan terkait pengakuan hasil pemilu Myanmar yang mengantarkan mantan pemimpin junta militer Min Aung Hlaing sebagai Presiden baru negara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial pada Rabu (6/5/2026), sebagaimana dilaporkan Philippine News Agency.
“Saat ini, ASEAN belum mencapai konsensus apa pun terkait pengakuan hasil pemilu di Myanmar,” kata Dominic Xavier Imperial.
Tahun ini, Filipina diketahui memegang posisi ketua ASEAN yang beranggotakan 11 negara di kawasan Asia Tenggara.
Min Aung Hlaing sebelumnya mundur dari jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada Maret 2026 untuk mengikuti pemilihan presiden.
Pemilu Myanmar sendiri berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Hasilnya, partai-partai yang mendukung militer berhasil mendominasi suara, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.
Setelah proses pemungutan suara di parlemen, Min Aung Hlaing resmi dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April 2026 usai meraih 429 suara dari total 500 suara parlemen.
Menanggapi perkembangan politik tersebut, Imperial menegaskan ASEAN masih berpegang pada Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC), yang menjadi pedoman utama blok regional itu dalam menangani krisis Myanmar.
Di sisi lain, Departemen Luar Negeri Filipina juga mendesak pemerintah Myanmar agar memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN untuk bertemu dengan mantan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Baca Juga :
Aung San Suu Kyi diketahui masih berada dalam tahanan sejak kudeta militer Myanmar pada 2021.
“Hal tersebut akan sejalan dengan peran utusan khusus untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif,” kata Departemen Luar Negeri Filipina.
Filipina turut menyambut positif laporan mengenai pemindahan Aung San Suu Kyi dari penjara menuju tahanan rumah. Selain itu, pemerintah Filipina juga mengapresiasi keputusan otoritas Myanmar yang mengurangi sebagian hukuman Suu Kyi dan memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 tahanan politik.
Situasi politik Myanmar masih menjadi perhatian dunia internasional sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021 lalu. Hingga kini, ASEAN terus mendorong terciptanya dialog damai demi menyelesaikan konflik berkepanjangan di negara tersebut.
