INVERSI.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan meniru kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirim remaja bermasalah ke barak militer. DKI Jakarta memilih pendekatan berbeda yang lebih edukatif dan partisipatif bagi warganya.
“Jakarta memiliki kebijakan sendiri dalam membina dan menertibkan warganya, termasuk anak-anak muda,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, yang akrab disapa Chico, di Jakarta, Senin (5/5).
Taman dan Perpustakaan Dibuka hingga Malam
Alih-alih menggunakan pendekatan represif, Pemprov DKI memberikan ruang kreativitas dan ekspresi kepada anak muda dengan memperpanjang jam operasional taman kota dan perpustakaan umum hingga malam hari.
“Kami ingin memadatkan kegiatan-kegiatan positif. Taman dan perpustakaan dibuka lebih lama agar anak-anak muda bisa berkreasi di tempat yang semestinya,” ujar Chico.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi Pemprov DKI untuk menciptakan ruang aman dan produktif bagi generasi muda Jakarta, sekaligus mengalihkan mereka dari potensi kegiatan negatif.
Operasi Terpadu Cegah Premanisme
Terkait isu premanisme yang masih menjadi sorotan, Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menggelar operasi terpadu penanggulangan premanisme. Operasi ini berlangsung selama 15 hari, dari 15 hingga 30 Mei 2025.
“Kami mendukung penuh operasi ini. Jakarta tidak memberi ruang bagi kekerasan,” tegas Chico.
Ia berharap operasi ini tidak hanya menghasilkan penindakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera agar praktik-praktik premanisme tidak kembali terulang.
Penertiban Atribut Ormas Tak Berizin
Dalam kesempatan yang sama, Chico juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan menertibkan atribut-atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak mengantongi izin resmi. Menurutnya, langkah ini berkaitan erat dengan aspek legalitas, ketertiban umum, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Baca Juga :
“Kalau tidak punya izin, ya harus ditertibkan. Ini juga soal keadilan dalam pembayaran pajak dan kontribusi terhadap daerah,” tandasnya.
Mendorong Pendekatan Humanis
Kebijakan Pemprov DKI ini menunjukkan komitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dan partisipatif, alih-alih represif, dalam menangani persoalan sosial di ibu kota. Pemuda Jakarta diarahkan untuk tumbuh melalui akses terhadap ruang publik, pendidikan, dan kreativitas, bukan melalui penekanan atau intimidasi.***
