INVERSI.ID – Bencana hidrometeorologi yang dalam beberapa pekan terakhir melanda Sumatra kembali menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat bukan hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga merenggut banyak korban jiwa. Di tengah situasi darurat tersebut, desakan untuk mengusut penyebab bencana semakin menguat, terutama karena banyak indikasi yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan terjadi bukan semata akibat cuaca ekstrem, tetapi juga karena ulah manusia.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menjadi salah satu sosok yang bersuara lantang. Ia meminta Kepolisian Daerah di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik pembalakan liar yang disebut menjadi faktor utama pemicu bencana. Dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu, ia menegaskan bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal logging telah memperbesar risiko banjir bandang dan longsor yang terjadi secara beruntun.
“Banjir bandang di Sumbar (Sumatera Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan Aceh ini terjadi akibat pembalakan hutan. Tangan manusia yang membuat bencana ini. Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) di tiga daerah itu harus usut perusakan hutan liar di Sumbar,” kata Dony Oskaria.
Pernyataan tersebut menyoroti satu hal penting: sumber masalah bukan hanya cuaca ekstrem, tetapi kerusakan hutan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam kondisi alam normal pun, pembalakan liar memiliki dampak jangka panjang. Namun ketika musim hujan tiba dengan curah tinggi, kerusakan itu berubah menjadi ancaman nyata bagi jutaan warga di sekitarnya.
Pembalakan Liar dan Bukti Visual di Lapangan
Menurut Dony, bencana yang menelan banyak korban jiwa ini tidak sepenuhnya terjadi karena faktor alam semata. Ia menuturkan bahwa 99 persen aktivitas illegal logging memicu kerusakan hutan yang memperparah aliran air. Ketika hutan ditebang secara masif tanpa kontrol, tanah kehilangan kemampuan menyerap air dan limpasan air hujan menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, air mudah meluap ke daerah rendah dan membawa material besar yang membahayakan.
Dugaan bahwa pembalakan liar menjadi pemicu utama bencana semakin kuat setelah beredar banyak foto dan video di media sosial. Dalam berbagai unggahan warga, terlihat jelas bahwa banjir yang menerjang—terutama di Sumatera Barat—membawa gelondongan kayu dalam jumlah besar. Gambar-gambar tersebut menunjukkan kayu-kayu berukuran panjang dan besar tersangkut di jembatan, menumpuk di bantaran sungai, hingga terbawa arus ke pemukiman warga.
Keberadaan potongan kayu gelondongan itu menjadi bukti kuat bahwa aktivitas penebangan hutan memang terjadi di hulu sungai. Jika fungsi hutan sebagai penyerap air rusak, banjir besar nyaris tidak dapat dihindari ketika hujan turun terus-menerus. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada satu wilayah, tetapi muncul berulang dalam setiap titik yang terkena banjir bandang selama sepekan terakhir.
Oleh karena itu, desakan agar kepolisian bergerak cepat bukanlah hal yang berlebihan. Dengan cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung beberapa bulan ke depan, ancaman banjir susulan dan longsor bisa kembali terjadi, terutama jika hujan intens mengguyur daerah yang vegetasinya sudah rusak.
Dony meyakini bahwa penegakan hukum menjadi langkah penting untuk mencegah bencana serupa. Tanpa pemberantasan tegas terhadap para pelaku illegal logging, upaya pemulihan lingkungan hanya akan bersifat sementara. Ia juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih kuat agar kerusakan tidak terus berlanjut.
Baca Juga :
Selain penindakan hukum, Dony meminta pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya mitigasi. Mitigasi bencana sangat penting agar masyarakat tidak lagi menghadapi risiko tinggi akibat kondisi hutan yang melemah. Sosialisasi, peringatan dini, hingga pemetaan wilayah rentan perlu diperbarui secara berkala agar warga bisa lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi dari otoritas resmi. Dalam situasi bencana, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Sejauh ini, ribuan masyarakat masih terdampak, sebagian kehilangan rumah, akses jalan terputus, hingga beberapa wilayah masih terisolasi.
“Saya berharap Kapolda (Sumut, Sumbar, dan Aceh) segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Kerja cepat dan terarah dinilai menentukan keberhasilan pemulihan Sumatera Barat. Dengan demikian, seluruh pihak dapat bergerak dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan warga,” ujar Dony.
Gerak Cepat BUMN dan Tantangan Pemulihan Jangka Panjang
Selain memberikan seruan kepada kepolisian dan pemerintah daerah, Dony Oskaria juga mengambil langkah konkret melalui perannya sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Ia menginstruksikan seluruh anggota BUMN yang tergabung dalam Danantara untuk ikut membantu pemulihan wilayah yang terdampak bencana di Sumatra.
Instruksi tersebut mencakup pengiriman bantuan logistik dan dukungan penanganan darurat. Banyak wilayah dilaporkan terisolasi karena akses jalan utama rusak atau tidak bisa dilalui akibat material banjir dan longsoran tanah. Situasi ini membuat distribusi bantuan menjadi tantangan tersendiri, sehingga kebutuhan logistik harus diprioritaskan agar masyarakat terdampak tidak kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kepada seluruh BUMN agar ikut membantu saudara kita di Sumatera melalui BUMN Peduli,” ujarnya.
Gerakan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat sembari menunggu jalur distribusi dibuka kembali. Di sisi lain, pemulihan jangka panjang membutuhkan kerja sama yang lebih luas, termasuk pemulihan lingkungan dan rehabilitasi hutan. Jika akar masalah tidak diselesaikan, maka risiko bencana akan tetap menghantui wilayah tersebut.
Upaya pemulihan juga harus didukung perencanaan matang, termasuk analisis wilayah rawan, pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap cuaca ekstrem, serta kebijakan tegas dalam pengelolaan hutan. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi terkait mitigasi bencana agar lebih siap menghadapi kondisi serupa di masa mendatang.
Krisis bencana di Sumatra adalah gambaran nyata bagaimana kerusakan ekologis dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ketika hutan ditebang tanpa aturan, alam memberi konsekuensi yang tak bisa dihindari. Karena itu, langkah bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan peristiwa seperti ini tidak terulang.
