JAKARTA, INVERSI – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan bahwa sistem kelistrikan di Aceh baru pulih sekitar 36 persen per 11 Desember 2025. Angka tersebut mencerminkan upaya pemulihan yang masih berjalan pasca bencana longsor dan banjir yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.
Pemerintah bersama PT PLN Persero terus melakukan percepatan perbaikan jaringan, meski dihadapkan pada tantangan berat di lapangan.
Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menyampaikan bahwa Aceh menjadi salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus karena proses pemulihan terkendala oleh akses jalan yang terputus akibat bencana. Kondisi tersebut berdampak langsung pada mobilisasi material dan peralatan kelistrikan.
“Aceh merupakan wilayah terdampak yang masih memerlukan perhatian,” ujar Rudy dalam keterangan tertulis, Jumat 12 Desember 2025.
Rudy menjelaskan bahwa percepatan pemulihan listrik sangat bergantung pada dukungan pembukaan akses jalan serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dan peralatan di lapangan. Ia menegaskan bahwa PLN membutuhkan dukungan lintas sektor agar proses distribusi material jaringan dapat berjalan lebih lancar.
“Untuk mempercepat pemulihan di beberapa desa, PLN memerlukan dukungan pembukaan akses jalan yang masih terputus untuk transportasi material jaringan serta penyediaan BBM untuk operasional kendaraan. Genset PLN masih sangat terbatas di Aceh Tamiang dan Bener Meriah,” tambahnya.
Dalam laporan perkembangan terbaru, Rudy menyampaikan bahwa sejumlah pekerjaan darurat pada sistem transmisi telah berhasil diselesaikan. Tower Emergency Saluran Udara Tegangan Tinggi Bireuen Peusangan rampung seratus persen pada 7 Desember, disusul SUTT Bireuen Arun yang selesai seratus persen pada 8 Desember. Sementara itu, perbaikan SUTT Brandan Langsa masih berlangsung dengan progres mencapai 67 persen.
“Tower Emergency Brandan Langsa apabila selesai, maka Banda Aceh tersambung dengan backbone Sumatera. Ditargetkan Minggu 14 Desember energize,” kata Rudy.
Selain perbaikan jaringan transmisi, pemerintah dan PLN juga memaksimalkan pasokan listrik darurat untuk menjaga keandalan sistem di wilayah terdampak. Rudy menyebutkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 50 megawatt tengah dalam proses instalasi untuk memperkuat suplai listrik di Banda Aceh dan sekitarnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi selama jaringan permanen belum sepenuhnya pulih.
PLTD Lueng Bata dengan kapasitas 10 megawatt saat ini berada dalam tahap pemasangan di lokasi dan ditargetkan dapat memasuki tahap commissioning pada 12 Desember 2025. Keberadaan pembangkit darurat tersebut diharapkan mampu menopang sistem kelistrikan secara sementara hingga seluruh jaringan utama kembali berfungsi normal.
Pemasangan pembangkit ini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi agar gangguan serupa tidak berdampak terlalu luas pada layanan publik.
Dalam agenda pemulihan, pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Rudy mengungkapkan bahwa sejumlah rumah sakit di wilayah terdampak kini telah memperoleh pasokan listrik langsung dari sistem 20 kilovolt PLN, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada genset.
Hal ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan layanan medis, terutama bagi pasien dengan kebutuhan peralatan listrik yang stabil.
Meski demikian, Rudy mengakui bahwa tantangan di lapangan masih cukup berat. Akses jalan yang belum sepenuhnya pulih, keterbatasan pasokan BBM, serta kondisi cuaca yang tidak menentu kerap menghambat mobilisasi material dan tenaga teknis.
“Tantangan berat di lapangan, yaitu akses yang terputus, keterbatasan BBM, dan kondisi cuaca yang kadang menghambat mobilisasi material. Pemerintah dan PLN terus mempercepat perbaikan sampai pasokan kelistrikan benar benar pulih di seluruh wilayah terdampak,” pungkasnya.
Pemerintah berharap dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat, pemulihan kelistrikan di Aceh dapat segera mencapai kondisi normal. Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana.