Inversi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan khusus terkait pengadaan susu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas informasi yang beredar terkait dugaan penipuan dengan modus jual beli susu untuk kebutuhan menu MBG secara daring di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Menurut Dadan, BGN tidak pernah menetapkan kewajiban penggunaan bahan pangan tertentu, termasuk susu, dalam menu MBG. Program ini dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan penyesuaian terhadap potensi serta ketersediaan sumber daya pangan di masing-masing daerah.
“Sejauh ini, BGN tidak pernah mengeluarkan kebijakan pengadaan susu secara khusus. Kami juga tidak menetapkan penggunaan produk tertentu dalam Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari siaran resmi, Minggu (25/1/2026).
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa menu dalam Program MBG bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program tetap efisien, berkelanjutan, serta mampu mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal yang tersedia di setiap wilayah.
Ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyertakan susu dalam setiap menu MBG. Apabila terdapat kendala dalam pengadaan susu, maka menu tersebut dapat digantikan dengan sumber gizi lain yang memiliki kandungan protein dan kalsium yang setara.
Beberapa alternatif bahan pangan yang dapat digunakan sebagai pengganti susu antara lain ikan bertulang lunak, sayuran hijau seperti brokoli, serta daun kelor yang dikenal memiliki kandungan nutrisi tinggi. Dengan demikian, kebutuhan gizi penerima manfaat tetap dapat terpenuhi secara optimal tanpa harus bergantung pada satu jenis bahan pangan.
“Susu dapat digantikan dengan sumber protein dan kalsium lainnya jika terdapat kesulitan dalam pengadaannya. Banyak alternatif pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi dan dapat dimanfaatkan,” jelasnya.
Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong diversifikasi pangan serta penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah, program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga :
Dadan juga menambahkan bahwa pemberian susu dalam Program MBG hanya dilakukan di daerah yang memiliki potensi peternakan sapi perah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada para peternak lokal, sehingga tercipta ekosistem yang saling mendukung antara program pemerintah dan pelaku usaha di daerah.
“Susu diberikan di daerah yang memiliki peternakan sapi perah, sehingga produk peternak lokal dapat terserap dan mereka turut merasakan manfaat dari Program MBG. Namun, jika suatu daerah belum memiliki potensi tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk menyediakan susu dalam menu,” ungkapnya.
Dengan demikian, pelaksanaan Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Kesehatan setempat menyatakan belum menerima laporan resmi terkait adanya kasus penipuan jual beli susu yang dikaitkan dengan Program MBG. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Ahmad Syamlan, menyampaikan bahwa hingga saat ini pelaksanaan program di lapangan berjalan dengan baik.
“Sejauh ini kami belum menerima informasi terkait adanya penipuan tersebut. Biasanya jika ada kasus serupa, informasi akan segera tersebar dan dilaporkan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, produk susu yang digunakan dalam Program MBG merupakan produk bermerek yang telah dikenal oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup aspek kualitas bahan pangan, distribusi, hingga keamanan konsumsi makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas program sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Dengan konsep yang inklusif dan berbasis potensi lokal, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga dalam penguatan ekonomi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk petani, peternak, dan pelaku usaha lokal, menjadi kunci keberhasilan program ini.
Ke depan, BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG melalui penguatan koordinasi, pengawasan, serta inovasi dalam penyusunan menu berbasis pangan lokal. Upaya ini dilakukan agar program dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak untuk menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan program.
Dengan pendekatan yang adaptif, transparan, dan berbasis potensi lokal, Program MBG diyakini mampu menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah optimistis bahwa melalui upaya bersama, berbagai tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga tujuan besar peningkatan kualitas gizi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.
