JAKARTA – Di tengah sorotan terhadap dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hasil kajian terbaru Dewan Ekonomi Nasional (DEN) justru menunjukkan fakta yang berbanding terbalik. Di tingkat akar rumput, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Temuan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama jajaran DEN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan itu dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama anggota DEN Septian Hario Seto, Mochammad Firman Hidayat, serta ekonom senior Chatib Basri.
“Kami dipanggil oleh Presiden. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi (MBG) yang telah dilakukan di 800 titik, betul-betul dengan profesional,” kata Luhut Binsar Pandjaitan seusai pertemuan.
Survei DEN dilakukan terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih secara acak menggunakan sistem komputer, mencakup wilayah dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua. Dengan cakupan yang luas, hasil survei dinilai cukup merepresentasikan kondisi pelaksanaan MBG secara nasional.
Menurut Septian Hario Seto, salah satu temuan paling menonjol adalah besarnya keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok program tersebut. “Ada 800 titik yang kami pilih secara random, sampling. Jadi, ini komputer yang memilih sampelnya. Ada yang di Nias Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua dan segala macam,” jelas Seto.
Hasil survei menunjukkan 86,9 persen SPPG menggandeng sedikitnya satu UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku. Bahkan secara rata-rata, setiap SPPG bekerja sama dengan sekitar tiga UMKM di wilayah sekitarnya.
“Ini membuktikan bahwa program SPPG MBG ini, selain mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia, juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” ujar Seto.
Tak hanya itu, sekitar 64–65 persen UMKM yang terlibat berada di lokasi yang sama dengan SPPG, menandakan bahwa manfaat ekonomi program ini benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha lokal, bukan perusahaan besar dari luar daerah.
Dampak positif lainnya terlihat dari sisi ketenagakerjaan. Survei DEN menemukan bahwa 99 persen tenaga kerja yang diserap SPPG merupakan warga sekitar, sehingga program ini turut menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Baca Juga :
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa secara konsep dan implementasi di lapangan, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat yang menciptakan permintaan baru bagi petani, peternak, pedagang bahan pangan, hingga pelaku UMKM lokal.
Karena itu, berbagai dugaan korupsi yang belakangan muncul dan menyeret sejumlah pejabat terkait program MBG menjadi ironi yang sangat disayangkan. Di saat ribuan pelaku usaha kecil mulai merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut, muncul segelintir oknum yang diduga memanfaatkan amanah publik untuk kepentingan pribadi.
Kasus-kasus tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap program yang sejatinya memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Padahal, hasil kajian DEN menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi besar menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah apabila dijalankan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
DEN bahkan merekomendasikan agar pemerintah memperkuat dukungan permodalan bagi UMKM yang masuk ke dalam rantai pasok MBG.
“Mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam,”kata Seto.
Fakta ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas para pengelolanya. Ketika program yang terbukti membantu UMKM dan masyarakat luas justru dicederai oleh perilaku koruptif segelintir pejabat, maka yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan juga jutaan rakyat yang menggantungkan harapan pada manfaat program tersebut.
