Inversi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Upaya penguatan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan informasi yang beredar di masyarakat bersifat akurat, terpercaya, dan mudah diakses.
Dalam implementasinya, DPMPTSP Sulawesi Tengah mengembangkan mekanisme layanan aduan yang lebih terstruktur dan responsif. Layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian keluhan masyarakat, tetapi juga sebagai media klarifikasi informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
Penguatan layanan tersebut dilakukan dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara lebih intensif. Satgas ini didukung oleh sekretariat serta tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, sehingga setiap aduan dapat ditangani secara profesional dan tepat sasaran.
Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, setiap laporan yang masuk akan diproses melalui tahapan verifikasi, analisis, dan tindak lanjut. Mekanisme ini diharapkan mampu mempercepat proses klarifikasi informasi sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait program MBG.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa penguatan kanal pengaduan merupakan langkah strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap aduan masyarakat dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan berbasis data yang valid,” ujar Hidayati di Palu.
Baca Juga :
Ia menambahkan bahwa kehadiran layanan pengaduan yang responsif tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program.
Lebih lanjut, Hidayati menekankan pentingnya keberadaan tim khusus dalam Satgas yang memiliki peran strategis dalam merespons berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, penanganan informasi tidak cukup hanya dengan menerima laporan, tetapi juga harus disertai dengan proses verifikasi yang sistematis.
“Dengan adanya sekretariat di DPMPTSP dan dukungan bidang teknis, kami ingin memastikan bahwa setiap informasi yang masuk tidak hanya diterima, tetapi juga diverifikasi dan ditindaklanjuti secara terstruktur,” jelasnya.
Dalam praktiknya, aduan masyarakat yang bersifat teknis akan langsung diarahkan kepada dinas terkait sesuai dengan bidang permasalahan yang dilaporkan. Misalnya, laporan yang berkaitan dengan aspek kesehatan akan ditangani oleh Dinas Kesehatan, sementara isu yang berkaitan dengan distribusi bantuan dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait lainnya.
Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penumpukan laporan di satu pintu layanan, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan aduan. Dengan demikian, setiap laporan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain penguatan layanan aduan, pemerintah daerah juga meningkatkan koordinasi lintas instansi sebagai bagian dari strategi dalam mengantisipasi penyebaran hoaks. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi teknis, perangkat daerah, serta lembaga terkait lainnya.
Melalui koordinasi yang baik, setiap informasi yang beredar di masyarakat dapat segera diverifikasi sebelum berkembang menjadi disinformasi yang lebih luas. Hal ini menjadi penting mengingat pesatnya arus informasi di era digital yang memungkinkan penyebaran hoaks terjadi dengan cepat.
Penguatan sistem komunikasi publik juga menjadi bagian dari upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Informasi resmi terkait program MBG akan disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi, baik secara daring maupun luring, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dengan meningkatnya literasi informasi, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoaks dan mendukung keberhasilan program pemerintah.
Secara keseluruhan, penguatan layanan aduan dan strategi antisipasi hoaks yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencerminkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, kepercayaan publik menjadi faktor kunci yang harus dijaga melalui penyediaan informasi yang akurat dan pelayanan yang berkualitas.
Dengan sistem layanan aduan yang semakin kuat dan terintegrasi, diharapkan setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, upaya ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan informasi yang sehat, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari program MBG.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, akan menjadi fondasi utama dalam memastikan keberhasilan program ini. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis data, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat terus memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
