PURWOREJO — Pemerintah mempercepat misi menghadirkan listrik hingga ke pelosok negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan anggaran sekitar Rp10,3 triliun untuk memperluas program listrik desa (Lisdes) dan memastikan ribuan desa yang belum menikmati listrik segera terhubung dengan jaringan energi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Bahlil saat meninjau pelaksanaan program Lisdes dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Menurut Bahlil, hingga kini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Karena itu, pemerintah memandang pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan sosial yang harus segera diwujudkan.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil.
Kementerian ESDM mencatat, sepanjang 2025 pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di 1.361 desa dan dusun dengan dukungan anggaran sekitar Rp3,6 triliun. Untuk mempercepat capaian tersebut, alokasi anggaran pada 2026 ditingkatkan hampir tiga kali lipat menjadi Rp10,3 triliun.
Bahlil menegaskan pembangunan listrik di wilayah terpencil tidak selalu menguntungkan secara bisnis. Namun negara tidak boleh menjadikan hitungan ekonomi sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Mantan Ketua Umum HIPMI itu juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan warga yang belum menikmati listrik. Ia mengingat masa kecilnya yang tumbuh di kampung tanpa akses listrik sehingga memahami dampaknya terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana anak-anak bisa belajar dan mengakses informasi jika tidak ada listrik. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” ujarnya.
Baca Juga :
Program Lisdes sendiri dijalankan melalui pembangunan jaringan listrik baru dan pemasangan listrik gratis melalui program BPBL. Pemerintah menargetkan inventarisasi kebutuhan desa-desa yang belum berlistrik dapat dituntaskan pada 2026 untuk kemudian dieksekusi secara bertahap hingga 2027.
