INVERSI.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal I 2026 mencatat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara G20 dan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi nasional pada periode tersebut mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), menunjukkan momentum ekspansi yang cukup kuat.
Capaian tersebut tidak lepas dari kondisi inflasi yang tetap terjaga stabil. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi Indonesia tercatat berada di level 3,08 persen, yang dinilai masih dalam rentang terkendali dan mendukung daya beli masyarakat.
“Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen,” ujar Purbaya saat menyampaikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, sebagaimana dikutip di Jakarta, Sabtu.
Menurut Purbaya, kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang stabil menunjukkan bahwa Indonesia memasuki awal 2026 dengan fondasi ekonomi yang kuat, kebijakan yang kredibel, serta ketahanan yang semakin teruji dalam menghadapi dinamika global.
Ia juga menyoroti kemampuan Indonesia dalam menjaga ketahanan terhadap risiko gangguan energi dunia. Dalam pemaparannya, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah serta memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat. Skor ketahanan energi Indonesia bahkan mencapai 77 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan China yang berada di angka 76 persen.
Ketahanan tersebut, lanjutnya, ditopang oleh kebijakan fiskal yang hati-hati, dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini memberikan ruang bagi APBN untuk meredam tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional.
Dari sisi aktivitas ekonomi, sejumlah indikator juga menunjukkan tren positif. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di level ekspansif 50,0, sementara likuiditas perekonomian (M0) tumbuh 14,8 persen yoy. Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan juga meningkat sebesar 11,5 persen yoy, mencerminkan aktivitas usaha yang tetap bergerak dinamis.
Pada sektor eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa juga berada pada posisi solid sebesar 144,9 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Menkeu turut menjelaskan bahwa penguatan ekonomi juga tercermin dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen pada 2026.
Baca Juga :
Di sisi sosial, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan, dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Perbaikan ini didorong oleh efektivitas berbagai program perlindungan sosial pemerintah yang semakin tepat sasaran.
Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan, pemerintah menjalankan delapan klaster program prioritas nasional yang diarahkan untuk menerjemahkan strategi pembangunan ke dalam hasil konkret di lapangan.
“Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana,” jelas Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat agenda transformasi struktural melalui hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta perluasan program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan penciptaan lapangan kerja.
Upaya tersebut turut diperkuat oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Seluruh elemen ini diarahkan agar pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,” ujar Purbaya.
