INVERSI.ID – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua provinsi dengan jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan terbanyak sepanjang Januari hingga 30 Juni 2026.
Data tersebut disampaikan Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/7).
“Data per 30 Juni 2026, asal pengaduan terbanyak adalah dari DKI Jakarta dengan 561 kasus, kemudian Jawa Barat 457 kasus,” kata Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII di Jakarta, Kamis (16/7).
Setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, jumlah pengaduan terbanyak berasal dari Jawa Timur dengan 115 kasus. Sementara Banten dan Jawa Tengah masing-masing mencatat 109 laporan.
Komnas Perempuan menerima laporan masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan, mulai dari platform digital Bitly, email, WhatsApp, media sosial, telepon, surat, hingga layanan tatap muka secara langsung.
“Dengan kanal digital mendominasi pelaporan,” kata dia.
Hingga pertengahan tahun 2026, Komnas Perempuan telah menerima total 1.833 pengaduan atau rata-rata sekitar 10 laporan setiap hari.
Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 1.279 kasus memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Sementara 554 pengaduan tidak dapat diproses lebih lanjut karena berbagai alasan, seperti kronologi yang belum lengkap, pelapor mencabut laporan, korban tidak bersedia melanjutkan proses, atau tidak dapat dihubungi kembali.
“Dan 554 kasus tidak dapat dilanjutkan, karena misalnya kronologi tidak lengkap, kemudian korban tidak bersedia untuk melanjutkan atau mencabut laporannya, atau korban tidak dapat dihubungi kembali ini,” kata Maria Ulfah Anshor.
Baca Juga :
Komnas Perempuan juga mencatat dari 1.279 kasus yang dapat diproses, sebanyak 641 kasus telah mendapatkan penanganan atau penyikapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Berdasarkan klasifikasi kekerasan berbasis gender, kasus yang paling banyak terjadi berada di ranah personal dengan total 520 kasus. Kategori ini mencakup kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam hubungan pacaran, kekerasan yang dilakukan mantan pasangan, serta berbagai bentuk kekerasan dalam relasi personal lainnya.
Selain itu, terdapat 320 kasus yang terjadi di ranah publik. Dari jumlah tersebut, kekerasan berbasis siber atau cyber menjadi yang paling dominan dengan 232 kasus.
“Kemudian ada sebanyak 320 kasus di ranah publik karena kejadiannya di ranah ranah publik. Yang melalui cyber ada 232 kasus, di tempat kerja 31 kasus, kemudian di tempat tinggal ada 31 kasus, dan lainnya sebanyak 29 kasus,” kata Maria Ulfah Anshor.
Komnas Perempuan juga mencatat adanya kasus kekerasan di ranah negara, yakni ketika pelaku merupakan aparat negara atau peristiwa terjadi di lingkungan institusi pemerintah.
Dalam kategori tersebut, terdapat 22 kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), serta empat kasus lainnya yang masuk dalam kategori berbeda.
Data tersebut menjadi gambaran bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Komnas Perempuan pun terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal pengaduan yang tersedia agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan secara optimal.
