INVERSI.ID – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi setelah dampak bencana yang melanda hampir seluruh wilayah provinsi tersebut belum menunjukkan penurunan signifikan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, secara resmi menyatakan bahwa status tanggap darurat akan berlanjut selama dua pekan ke depan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terkait kondisi lapangan serta kebutuhan penanganan yang masih sangat besar.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Mualem saat berada di Banda Aceh, Rabu malam. Dalam pernyataannya, ia menegaskan urgensi perpanjangan status ini sebagai langkah memastikan proses penanganan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. “Saya Gubernur Aceh dengan ini menyatakan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh 2025,” kata Mualem.
Data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mengungkapkan situasi yang masih kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Hingga malam pengumuman tersebut, sebanyak 1.951.426 jiwa tercatat terdampak bencana dari 3.678 desa. Sementara itu, jumlah warga yang masih berada di lokasi pengungsian mencapai 817.742 jiwa tersebar di 2.186 titik. Angka tersebut menggambarkan skala bencana yang sangat besar dan memerlukan komitmen penanganan yang konsisten dari seluruh unsur pemerintah, relawan, hingga masyarakat sipil.
Selain jumlah warga terdampak, dampak korban jiwa juga menunjukkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Korban meninggal dunia tercatat sebanyak 407 orang, sedangkan warga yang masih hilang hingga hari ini tersisa 31 orang. Korban luka berat mencapai 479 orang dan luka ringan sebanyak 3.845 orang. Deretan angka ini memperlihatkan kondisi darurat yang masih harus ditangani secara serius, baik dari sisi pencarian, evakuasi, hingga pemulihan kesehatan.
Kerusakan Infrastruktur dan Kerugian Materiil yang Masih Terus Diinventarisasi
Kerusakan fasilitas umum akibat bencana hidrometeorologi juga cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah Aceh. Laporan posko mencatat bahwa 259 unit perkantoran mengalami kerusakan, disusul 207 tempat ibadah, 266 sekolah, dan 15 pondok pesantren. Fasilitas sosial dan pendidikan menjadi bagian yang cukup terdampak, menggambarkan bahwa pemulihan nantinya tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan layanan publik.
Jaringan jalan dan jembatan sebagai jalur vital mobilitas juga banyak yang terdampak. Tercatat 461 titik jalan mengalami kerusakan, sementara jembatan rusak mencapai 332 titik. Kondisi ini membuat distribusi bantuan logistik dan layanan penanganan bencana berjalan lebih menantang, terutama pada daerah-daerah terpencil yang aksesnya mulai terputus.
Selain fasilitas publik, sektor kesehatan juga tidak luput dari kerusakan. Sebanyak 132 unit rumah sakit atau puskesmas mengalami gangguan akibat bencana. Kerusakan ini menyebabkan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah terhambat, sementara kebutuhan bantuan medis terus meningkat seiring bertambahnya jumlah korban luka dan pengungsi.
Dari sisi kerugian materiil, dampaknya juga signifikan. Total 157.318 unit rumah dilaporkan rusak dalam berbagai tingkat, sementara lahan persawahan yang terdampak mencapai 89.206 hektare dan area perkebunan seluas 14.725 hektare ikut mengalami kerusakan. Angka ini menandakan bahwa bencana tidak hanya menghantam infrastruktur dan keselamatan warga, tetapi juga berdampak langsung pada sumber penghidupan masyarakat. Pemulihan ekonomi pascabencana diprediksi memakan waktu panjang, terutama di sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Aceh.
Dengan luasnya dampak yang terjadi, pemerintah memastikan seluruh unsur penanganan bencana tetap siaga dan bekerja dalam skala penuh. Berbagai instansi lintas sektor, termasuk BPBD, Basarnas, TNI, Polri, hingga relawan masyarakat, terus melakukan langkah-langkah pemulihan, pendataan, pengiriman bantuan logistik, serta penanganan korban terdampak.
Baca Juga :
Fokus Penanganan: Evakuasi, Logistik, Hingga Rehabilitasi Infrastruktur
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif dan terintegrasi. Menurutnya, terdapat sejumlah prioritas yang harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan serta pemulihan dasar bagi masyarakat terdampak. Langkah-langkah tersebut mencakup evakuasi terhadap warga yang masih berada di area rawan, distribusi logistik secara menyeluruh, dan percepatan penanganan kerusakan pada jalan serta jembatan yang menjadi jalur konektivitas utama.
Dengan mempertimbangkan kondisi bencana saat ini, lanjut Mualem, maka masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi untuk evakuasi, distribusi logistik dan penanganan kerusakan jalan dan jembatan (konektifitas).
Selain itu, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan juga menjadi perhatian utama. Penanganan kerusakan fasilitas sosial ini dianggap penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi warga yang terdampak paling parah dan harus mengungsi dalam waktu lama.
Penetapan status tanggap darurat ini diberlakukan selama 14 hari, terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Meski demikian, Mualem menyampaikan bahwa durasi tersebut tetap fleksibel dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah Aceh ingin memastikan penanganan berjalan adaptif dan merespons kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar berpatokan pada batas waktu formal.
“Jadi pada prinsipnya kita sudah survei ke lapangan maka perlu kita perpanjang dua minggu, untuk rehabilitasi infrastruktur,” demikian Mualem.
Dengan memperpanjang status tanggap darurat, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan sekaligus memastikan keselamatan seluruh warga yang masih berada dalam kondisi rawan. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin kecolongan dalam penanganan bencana skala besar, terutama ketika dampaknya menyebar hingga ke seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Ke depan, pemerintah Aceh diperkirakan akan memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam skala masif setelah situasi darurat mereda. Pemulihan ini meliputi pembangunan infrastruktur, normalisasi layanan publik, serta pemberian dukungan kepada masyarakat untuk bangkit dari kerugian ekonomi yang mereka alami. Dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah berharap Aceh mampu pulih lebih cepat dan lebih tangguh menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi akan semakin sering terjadi di masa mendatang.
