Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa total anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 yang dikelola oleh lembaganya sebesar Rp268 triliun. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa anggaran program tersebut mencapai Rp335 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa besaran anggaran Rp268 triliun tersebut telah tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Oleh karena itu, angka tersebut merupakan dasar hukum yang sah dalam pelaksanaan program MBG.
“Anggaran berbasis Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, apabila ada informasi yang menyebutkan bahwa kami memiliki anggaran Rp335 triliun, hal tersebut tidak benar,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Selasa, 31 Maret 2026.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa angka Rp335 triliun yang sempat beredar di publik sebenarnya merupakan akumulasi dari anggaran utama BGN sebesar Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.
Dana cadangan tersebut berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang disiapkan pemerintah sebagai ruang fiskal untuk mendukung kebijakan presiden apabila diperlukan dalam pelaksanaan program MBG.
Dengan demikian, anggaran yang secara langsung dikelola oleh BGN tetap berada pada angka Rp268 triliun, sementara dana cadangan hanya akan digunakan dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam pemaparannya, Dadan juga menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran yang dikelola BGN dialokasikan langsung untuk mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Sekitar 93 persen dari total anggaran tersebut digunakan dalam bentuk bantuan pemerintah guna memastikan program berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Dari total anggaran yang digunakan untuk program MBG, yakni sekitar Rp249 triliun, sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi berbagai sektor produktif di Indonesia.
Menurut Dadan, alokasi anggaran untuk bahan baku pangan tersebut secara langsung mendukung aktivitas ekonomi para petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan, diharapkan terjadi perputaran ekonomi yang positif di tingkat lokal maupun nasional.
Baca Juga :
“Penggunaan anggaran untuk bahan baku pangan memberikan dampak ganda, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian di daerah,” jelasnya.
Selain itu, sekitar 20 persen anggaran program MBG digunakan untuk kebutuhan operasional. Komponen ini mencakup berbagai aspek pendukung, seperti biaya listrik, sewa kendaraan distribusi, serta pembayaran insentif bagi para relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan.
BGN mencatat bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 1,2 juta relawan yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Para relawan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Para relawan SPPG menerima penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan, tergantung pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kehadiran relawan ini tidak hanya mendukung keberhasilan program MBG, tetapi juga membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dadan menegaskan bahwa mayoritas anggaran yang dikelola BGN memang diarahkan secara langsung untuk pelaksanaan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata.
“Mayoritas anggaran kami disalurkan langsung untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2026, pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sasaran program ini meliputi siswa, peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sebagai kelompok prioritas dalam peningkatan kualitas gizi.
Program MBG diharapkan dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan gizi, termasuk stunting dan kekurangan nutrisi pada anak. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi sejak dini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Selain itu, program ini juga memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan permintaan bahan pangan. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari produsen hingga distributor, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung.
Pemerintah optimistis bahwa dengan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, program MBG dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Upaya klarifikasi terkait besaran anggaran ini juga menjadi bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kepercayaan publik.
Ke depan, BGN akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui evaluasi berkala serta penguatan sistem distribusi dan pengawasan. Dengan demikian, program MBG tidak hanya menjadi program bantuan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan.
