INVERSI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah merancang kebijakan jam malam bagi anak-anak dan remaja sebagai langkah untuk menekan angka kenakalan remaja di kota Pahlawan. Rencana ini akan diterapkan melalui surat edaran resmi yang melibatkan peran aktif keluarga dan pengurus RW di lingkungan masing-masing.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa sistematika kebijakan ini masih dimatangkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan anak.
Namun, kebijakan ini menuai sejumlah catatan dari pegiat pemuda. Ketua Gerakan Pemuda Surabaya, Mirza Akmal, menilai bahwa penerapan jam malam harus dilakukan secara hati-hati dan tidak melanggar hak-hak anak.
“Penerapan jam malam harus hati-hati. Hak anak juga jangan diabaikan. Jangan sampai nanti malah saling menyalahkan dan berujung pada tindakan represif di lapangan,” kata Mirza, Sabtu (21/6).
Hak Anak Harus Jadi Prioritas
Mirza menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh dari semua pihak terkait definisi anak dan pola perilakunya. Ia menyoroti bahwa masih banyak yang belum memahami bahwa anak dan remaja memiliki hak yang dilindungi secara hukum, termasuk hak atas ruang aman dan tidak diskriminatif.
“Pemkot Surabaya perlu menyampaikan secara tegas siapa yang disebut anak, apa hak-haknya, dan bagaimana pendekatan yang tepat. Jangan sampai ada oknum yang merasa lebih tua lalu bertindak sewenang-wenang,” ujar lulusan Universitas Hayam Wuruk Perbanas itu.
Tidak Semua Anak Muda Itu Millenial
Mirza juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini sangat beragam. Tidak semua tergolong generasi milenial. Ia menjelaskan perbedaan generasi sebagai landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang menyasar anak muda.
“Anak muda sekarang itu Gen Z dan Gen Alpha, bukan cuma milenial. Gen Z lahir antara 1997 sampai 2012, sementara Gen Alpha dari 2013 hingga 2024. Tiap generasi punya karakter dan tantangan sendiri, pendekatannya harus disesuaikan,” jelasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Menurut Mirza, efektivitas kebijakan jam malam akan sangat ditentukan oleh kolaborasi antar berbagai elemen—pemerintah, keluarga, tokoh masyarakat, dan anak muda itu sendiri. Kebijakan yang hanya bersifat satu arah atau mengandalkan larangan tanpa edukasi dinilai tidak akan berdampak maksimal.
Baca Juga :
Mirza juga mengajak Pemkot untuk lebih mengedepankan pendekatan humanis, dengan membangun dialog aktif bersama anak-anak muda agar kebijakan yang diterapkan tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.***
