INVERSI.ID – Industri film Indonesia terus tumbuh, tetapi pertumbuhan ini belum sepenuhnya diiringi pemerataan akses tontonan di berbagai daerah. Masih banyak kabupaten dan kota yang tidak memiliki bioskop, sehingga masyarakat di luar kota besar sering tertinggal untuk menikmati karya-karya perfilman terbaru. Melihat kondisi ini, pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis agar ekosistem film nasional tidak hanya hidup di pusat-pusat kota, tetapi juga berkembang merata hingga ke berbagai wilayah Indonesia.
Di tengah meningkatnya produksi film dalam negeri, kebutuhan akan layar bioskop juga semakin mendesak. Banyak film lokal yang sudah diproduksi dengan kualitas tinggi, namun tidak mendapatkan ruang tayang yang memadai karena terbatasnya jumlah layar. Kondisi ini kemudian menjadi pembahasan serius dalam agenda pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri kreatif tidak hanya terjadi pada satu sisi saja, tetapi bergerak menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Momen ini menjadi sorotan ketika Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan akses pasar film nasional. Pesan tersebut disampaikan Riefky saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market 2025 di Jogja Expo Center, Bantul. Dalam acara itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang menyiapkan model bisnis bioskop daerah sebagai langkah penting memajukan ekosistem film Indonesia.
“Kami diminta berkoordinasi dengan Danantara. Danantara diminta untuk membuat sebuah model bisnis. Model bisnis yang untuk bioskop-bioskop di kabupaten/kota,” ujar dia.
Arah kebijakan ini muncul dari rapat terbatas bersama Presiden Prabowo tiga pekan sebelumnya. Saat itu, Kemenparekraf memaparkan capaian tahun pertama, sekaligus menggarisbawahi persoalan besar yang sedang dihadapi industri film nasional: akses pasar yang belum memadai. Riefky menegaskan bahwa selama ini, jumlah layar bioskop masih jauh dari ideal, sehingga banyak film lokal yang pada akhirnya tidak sempat masuk ke jaringan penayangan.
“Rasionya masih rendah sekali dari kebutuhan layar kita, sehingga banyak sekali film yang sudah diproduksi kemudian tidak bisa masuk ke layar-layar lebar,” ujarnya.
Bagi industri yang terus tumbuh, keterbatasan ruang tayang adalah masalah krusial. Film-film yang sudah diproduksi dengan biaya, tenaga, dan kreativitas besar sangat bergantung pada akses bioskop agar dapat bertemu dengan penontonnya. Minimnya layar di daerah membuat pasar film Indonesia terhambat dan potensi ekonominya tidak maksimal. Di titik inilah pemerintah melihat perlunya inovasi dalam model bisnis bioskop, khususnya di kabupaten/kota yang selama ini belum dijangkau jaringan besar.
Langkah Pemerintah Menghadirkan Bioskop di Daerah
Arahan baru dari Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengembangan bioskop bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari pembentukan kebanggaan budaya nasional. Dengan hadirnya bioskop di lebih banyak daerah, masyarakat dapat menikmati karya anak bangsa tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kota besar. Selain itu, distribusi film yang lebih merata akan membantu para sineas mendapatkan penonton yang lebih luas sehingga produksi film Indonesia bisa berkembang lebih sehat.
“Harapannya agar bisa masuk ke layar lebar. Itu secara keekonomian baik, tetapi sebagai kebanggaan juga itu sangat diharapkan,” kata Riefky.
Baca Juga :
Pengembangan bioskop daerah dinilai memiliki peluang ekonomi yang cukup besar, terutama karena minat masyarakat terhadap film terus meningkat. Namun, peluang tersebut tetap membutuhkan dukungan pemerintah agar bisa terwujud. Menurut Riefky, bentuk dukungan itu dapat berupa insentif, kemudahan perizinan, hingga fasilitas kerja sama dengan pengelola setempat. Ia menegaskan bahwa perluasan jaringan bioskop tidak bisa hanya mengandalkan pelaku industri, tetapi harus melibatkan pemerintah agar ekosistemnya lebih kuat dan berkelanjutan.
“Peluangnya ada, tetapi kan pasti perlu keberpihakan dari pemerintah juga, apakah itu insentif, apakah itu kemudahan-kemudahan lainnya,” ucap dia.
Saat ini, penyusunan pola dan skema bisnis bioskop daerah masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah juga berencana mengundang masukan dari berbagai pelaku industri film untuk memastikan skema bisnis yang diterapkan dapat berjalan realistis dan menguntungkan semua pihak.
“Pola seperti apa, masih disusun, butuh waktu itu. Kami Kementerian Ekraf dengan Danantara diminta Presiden untuk membicarakan dan mendiskusikan mengenai ini,” katanya.
Harapan Ekosistem Film: Kolaborasi, Pemerataan, dan Akses Lebih Luas
Pengembangan bioskop di daerah bukan hanya soal membangun gedung fisik, tetapi juga membuka kesempatan lebih luas bagi sektor turunannya. Mulai dari distribusi film, promosi, UMKM sekitar bioskop, hingga tumbuhnya komunitas kreatif baru. Dengan adanya akses tontonan yang lebih mudah, generasi muda di daerah juga bisa terinspirasi membuat karya-karya baru, sehingga ekosistem kreatif tumbuh secara organik.
Riefky juga menyebut bahwa program ini tidak menutup kemungkinan melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra. Kolaborasi lintas lembaga dianggap sebagai cara paling efektif untuk memastikan pembangunan bioskop daerah berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Terbuka untuk semua pihak, tetapi kita kasih waktu dulu ya untuk kita coba susun bersama dengan Danantara,” tutur Menteri Ekraf.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap industri film nasional tidak lagi berkutat pada masalah distribusi, tetapi bisa fokus mendorong kreativitas dan kualitas. Ketika akses layar bertambah, kesempatan film Indonesia untuk bersaing di pasar global juga semakin besar. Ini menjadi peluang bagi generasi muda berkarya, bagi pelaku industri berkembang, dan bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati tontonan berkualitas tanpa batasan jarak.
