INVERSI.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di parlemen untuk segera menindaklanjuti polemik larangan nonton bareng atau nobar film “Pesta Babi” yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik.
Puan menegaskan DPR akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari sejumlah pihak terkait agar persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh.
“Harus ditindaklanjuti dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan hal itu,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Meski begitu, Puan mengaku belum mengetahui secara detail isi maupun alur cerita film “Pesta Babi” yang kini menuai polemik di masyarakat.
Namun, ia mendengar bahwa judul maupun konten film tersebut dianggap mengandung unsur sensitif sehingga memicu perdebatan di ruang publik.
Menurut Puan, apabila memang terdapat muatan yang dinilai tidak baik atau berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, maka hal tersebut perlu diantisipasi secara tepat dan proporsional.
“Isi film itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film maupun kegiatan nobar tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Pigai menilai pembatasan terhadap karya film hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, menurut dia, pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak dibenarkan melarang pemutaran film di ruang publik.
Polemik mengenai film “Pesta Babi” kini menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan soal batas kebebasan berekspresi, sensitivitas sosial, hingga kewenangan dalam pembatasan karya seni di Indonesia.