JAKARTA – Pemerintah semakin agresif mempercepat transisi energi nasional melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Pulau Jawa. Megaproyek ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat bauran energi bersih nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis bahan bakar fosil yang selama ini rentan terhadap gejolak harga energi global.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah merampungkan rancangan Peraturan Presiden guna mempercepat realisasi proyek tersebut. Program ini juga menjadi bagian penting dari agenda transformasi energi nasional yang diarahkan langsung oleh pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa tahap awal pembangunan akan dimulai dengan pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW yang didukung fasilitas Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 33 GW.
“Pada tahap awal pemerintah memulai pembangunan fasilitas PLTS berkapasitas 17 gigawatt serta fasilitas battery energy storage system berkapasitas 33 gigawatt,” ujar Yuliot, Kamis (22/5/2026) di Kementerian ESDM, Jakarta.
Keberadaan sistem penyimpanan energi skala besar tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik sehingga proses transisi menuju energi bersih dapat berjalan aman dan andal. Skema ini juga dirancang untuk memastikan pengembangan energi surya tidak menimbulkan risiko gangguan pasokan maupun kelebihan produksi listrik yang dapat membebani sistem ketenagalistrikan nasional.
Untuk mendukung percepatan proyek, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melakukan identifikasi lahan potensial di Pulau Jawa.
Menurut Yuliot, hasil identifikasi awal menunjukkan tersedia sekitar 24.000 hektare lahan yang berpotensi digunakan untuk mendukung pembangunan PLTS 100 GW. Saat ini proses verifikasi lokasi masih dilakukan bersama antara ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan PLN.
“Identifikasi bersama menunjukkan ketersediaan lahan sekitar 24.000 hektare di Pulau Jawa yang saat ini masuk tahap verifikasi,” jelasnya.
Di tengah berbagai perdebatan mengenai tantangan teknis energi terbarukan, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama proyek ini adalah membangun fondasi ketahanan energi jangka panjang. PLTS 100 GW dinilai mampu menjadi instrumen penting untuk menekan ketergantungan terhadap pembangkit diesel dan sumber energi fosil yang biaya operasionalnya sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia.
Baca Juga :
Program ini juga dipandang sebagai upaya strategis menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Yuliot menambahkan bahwa arahan Presiden menargetkan program PLTS dan dedieselisasi dapat direalisasikan dalam kurun waktu tiga tahun.
“Arahan Presiden menetapkan program PLTS dan dedieselisasi ini harus dapat dilaksanakan dalam tiga tahun,” kata Yuliot.
Jika target tersebut tercapai, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan kapasitas energi bersih dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain memperkuat bauran energi hijau nasional, proyek ini juga diyakini mampu mengurangi risiko lonjakan biaya pembangkitan listrik akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Langkah percepatan PLTS 100 GW ini melengkapi berbagai kebijakan pemerintah yang sebelumnya telah memperkuat pemanfaatan energi terbarukan, termasuk penyederhanaan insentif fiskal untuk bioetanol melalui PMK Nomor 34 Tahun 2026.
Dengan kombinasi energi surya, sistem penyimpanan energi modern, dan penguatan bioenergi domestik, pemerintah berharap Indonesia mampu membangun sistem energi yang lebih bersih, lebih mandiri, dan lebih tahan menghadapi tekanan geopolitik maupun gejolak harga energi global di masa depan.
