PONTIANAK – Pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pelayanan kelistrikan kepada masyarakat harus segera dipulihkan agar aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik tidak terus terganggu.
Sebelumnya, pemadaman bergilir terjadi di sejumlah daerah seperti Pontianak, Kubu Raya, hingga Singkawang. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang mengalami gangguan produksi serta keterlambatan memenuhi pesanan pelanggan. Pemerintah daerah pun meminta PT PLN (Persero) meningkatkan keterbukaan informasi mengenai penyebab gangguan dan proses pemulihan.
Jauh sebelum gangguan listrik di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan, Bahlil telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah-langkah pemerintah menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas tiga aspek penting, yakni keberlangsungan pasokan gas untuk pembangkit, ketersediaan batu bara berkalori menengah, serta percepatan pemeliharaan pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak tinggal diam dalam memastikan kebutuhan energi primer pembangkit tetap aman. Bersama pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan berbagai pemangku kepentingan, langkah pengamanan pasokan terus dilakukan agar operasional pembangkit tetap berjalan optimal.
“Kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip dari Antara
Ia juga menjelaskan pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan batu bara berkalori menengah untuk mendukung proses pencampuran (blending) yang dibutuhkan pembangkit listrik.
“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit,” ujar Bahlil.
Di sisi lain, PLN menegaskan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi di Kalimantan Barat kali ini bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara, melainkan gangguan teknis berupa kebocoran boiler pada salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas besar. Gangguan tersebut menyebabkan kemampuan pasok daya menurun sehingga dilakukan pengaturan beban secara terukur di sejumlah wilayah.
Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, mengatakan proses perbaikan terus dipercepat dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu pekan.
Pemerintah berharap percepatan pemeliharaan jaringan, peningkatan keandalan pembangkit, serta pengamanan pasokan energi primer dapat menjadi solusi jangka panjang agar gangguan serupa tidak kembali berulang, baik di Kalimantan, Sumatera, maupun wilayah lain. Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan dapat kembali menikmati layanan listrik yang andal tanpa harus terlalu lama merasakan dampak pemadaman.