INVERSI.ID – Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Palestina. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa hampir 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak gencatan senjata di Jalur Gaza diumumkan pada Oktober tahun lalu.
Menurut Türk, mayoritas korban yang kehilangan nyawa merupakan warga sipil. Ia menilai kondisi di wilayah tersebut semakin memprihatinkan akibat berbagai pembatasan yang masih berlangsung.
Dalam pidatonya pada sidang ke-62 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Türk menyoroti kebijakan otoritas Israel yang disebut terus mempersempit ruang hidup masyarakat Palestina. Selain itu, distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak juga disebut menghadapi berbagai hambatan.
Ia menjelaskan bahwa situasi serupa juga terjadi di Tepi Barat. Menurutnya, aktivitas pasukan keamanan dan pemukim Israel terus meningkat, termasuk dalam bentuk penghancuran kawasan permukiman serta perluasan penguasaan wilayah.
Türk mengungkapkan bahwa hingga saat ini puluhan warga Palestina dilaporkan tewas, sementara ribuan lainnya menjadi korban luka-luka dalam berbagai insiden yang terjadi di wilayah tersebut.
Selain itu, ratusan warga disebut telah ditangkap dan puluhan perintah penyitaan lahan dikeluarkan, yang semakin memperburuk kondisi masyarakat Palestina di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Türk juga menyinggung sejumlah pernyataan yang disampaikan pejabat tinggi Israel terkait masa depan wilayah Palestina dan Jalur Gaza.
Türk mengatakan, “Sejumlah pejabat senior Israel terang-terangan berbicara soal pengusiran seluruh warga Palestina dari Gaza, dan penghapusan kemungkinan berdirinya negara Palestina yang layak. Semua ini sepenuhnya ilegal.”
Pernyataan tersebut menambah sorotan internasional terhadap konflik yang masih berlangsung dan berbagai dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya. Sejumlah organisasi internasional terus menyerukan perlindungan terhadap warga sipil serta akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas bagi masyarakat yang terdampak konflik.
