Medan, Inversi – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution disebut-sebut sempat melakukan pemotongan anggaran bencana dalam postur (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut), sebelum bencana banjir bandang dan longsor terjadi pada 25 November 2025.
Menurut Analis Anggaran Fitra Sumut, Elfenda Ananda, APBD Induk Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025 total belanja daerah sebesar Rp13,3 triliun.
Elfenda mengurai, di dalamnya dialokasikan Rp123,5 miliar sebagai Belanja Tidak Terduga (BTT). Secara aturan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi belanja bencana alam.
Kemudian, terbit Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, di mana Pemprov Sumut ketika itu masih dijabat Pj Gubernur Agus Fatoni, terpaksa melakukan pergeseran anggaran hingga sebanyak dua kali.
Belanja daerah menjadi sebesar Rp13,1 triliun. Berkurang sebesar Rp138,8 miliar, sebagai konsekuensi berkurangnya penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara, untuk pos belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp843,1 miliar.
“Nah, saat Bobby Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumut pada Februari 2025, dia melakukan pergeseran anggaran hingga terbit Perubahan APBD TA 2025 dengan belanja daerah sebesar Rp12,5 triliun,” kata Elfenda Ananda dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (10/12/2025).
Elfenda melanjutkan, anggaran BTT yang semula Rp843,1 miliar, lantas dipotong menjadi Rp187 miliar pada Maret 2025. Kemudian, turun lagi menjadi Rp180 miliar, lalu Rp106 miliar pada April 2025.
Selanjutnya, dalam Rancangan Perubahan APBD yang disahkan September 2025, pos BTT menyusut hingga Rp98 miliar alias merosot 88 persen dari angka awal.
“Angka ini turun sebesar Rp744 miliar dari anggaran BTT di era Pj Gubsu Fatoni, yakni sebesar Rp843,1 miliar. Dapat disimpulkan BTT atau belanja untuk bencana alam besarnya hanya 0,8 persen dari total belanja daerah. Sungguh ironis pada November 2025 terjadi bencana banjir yang melanda Sumatra Utara,” kata Elfenda.
Elfanda mengaku tak heran, Pemprov Sumut gagap menghadapi bencana karena sudah kadung memangkas belanja bencana alam sebesar Rp744 miliar dari masa Pj Gubernur Agus Fatoni ke Bobby. Sedangkan belanja fungsi lingkungan hidup juga dipangkas dari 0,12 persen menjadi 0,08 persen.
Ia melanjutkan, lebih miris lagi belanja bencana untuk tahun 2026 makin turun, yakni hanya Rp70 miliar.
Biaya Pemulihan Rp 51,82 Triliun
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memperkirakan, biaya pemulihan untuk daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra mencapai Rp51,82 triliun.
Ia menyampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 7 Desember 2025 malam.
Untuk Sumut, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp12,8 triliun guna memperbaiki kerusakan yang terjadi.
Menurut dia, angka tersebut masih bersifat dinamis dan kemungkinan berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.
Baca Juga : https://inversi.id/wagub-surya-ekonomi-sumut-tumbuh-455-dengan-prdb-mencapai-rp31556-triliun/