Inversi Pemerintah Republik Indonesia resmi melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026. Anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun kini dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi nasional sekaligus upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen pelaksanaan program prioritas tersebut di lapangan.
Arahan Presiden untuk Optimalisasi Dana
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (19/5/2026), menegaskan bahwa pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menekankan pentingnya penggunaan dana negara yang lebih cermat dan optimal guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan ini merupakan bentuk penghematan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dana Badan Gizi Nasional (BGN) harus dikelola dengan lebih efisien agar manfaatnya tetap maksimal. Kami terus melakukan evaluasi, dan ke depannya dimungkinkan adanya langkah penghematan lanjutan yang terukur,” jelas Purbaya.
Purbaya memastikan bahwa meskipun ada pengurangan nilai anggaran, tujuan utama program MBG untuk menjamin ketersediaan makanan bergizi bagi peserta didik tidak akan terganggu. Pemerintah saat ini tengah menyusun skema terbaik untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas nutrisi maupun cakupan jumlah siswa yang menjadi sasaran program.
“Presiden sedang menghitung opsi yang paling optimal. Prioritas utamanya adalah efektivitas pemberian makanan bagi murid-murid sekolah tetap terjaga dengan baik,” tambahnya.
Realisasi Anggaran dan Penyerapan Hingga April 2026
Hingga 30 April 2026, realisasi penyerapan anggaran untuk program MBG tercatat mencapai Rp75 triliun. Angka ini setara dengan 22,4 persen dari pagu awal sebesar Rp335 triliun.
Dalam kurun waktu empat bulan pertama tahun 2026, program ini telah sukses menjangkau 61,96 juta penerima manfaat, didukung oleh operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca Juga :
Menanggapi berbagai kritik terkait tata kelola, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan perombakan manajemen di internal Badan Gizi Nasional. Fokus utama perbaikan mencakup mekanisme belanja dan pengawasan distribusi dana agar lebih transparan dan akuntabel.
“Pemerintah serius memperbaiki manajemen dan cara belanja BGN. Kami terbuka terhadap berbagai masukan publik guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan,” tegas Purbaya.
Tren Pertumbuhan Belanja Negara yang Signifikan
Selain membahas program MBG, dalam konferensi pers tersebut dipaparkan pula kinerja APBN secara keseluruhan. Realisasi belanja negara hingga akhir April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun, atau sebesar 28,2 persen dari target APBN yang dipatok pada Rp3.842,7 triliun.
Angka ini mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 34,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat sendiri tercatat mencapai Rp826 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 51,1 persen.
Pertumbuhan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun guna memastikan dampak ekonomi dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Detail realisasi belanja tersebut meliputi:
- Belanja Kementerian/Lembaga: Mencapai Rp400,5 triliun, tumbuh sebesar 57,9 persen.
- Belanja Non-Kementerian/Lembaga: Mencapai Rp425,5 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir April 2026 menunjukkan performa yang positif dengan mencapai Rp918,4 triliun, atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year). Dengan mengacu pada data tersebut, defisit APBN hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp164,4 triliun, atau setara dengan 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
