INVERSI.ID – Pemerintah China menegaskan tetap menaruh kepercayaan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai alternatif lembaga internasional di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu, sebagai respons atas pernyataan Trump terkait peran PBB ke depan.
“Mengenai PBB, China selalu mempraktikkan multilateralisme sejati. Tidak peduli bagaimana lanskap internasional berkembang, China akan tetap berkomitmen untuk menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.
China Tegaskan Komitmen pada Sistem PBB
Guo Jiakun menambahkan, China tetap meyakini tatanan internasional yang berlandaskan hukum internasional serta norma-norma dasar hubungan antarnegara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.
“China percaya pada tatanan internasional berdasarkan hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB,” tambah Guo Jiakun.
Meski demikian, China belum menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Amerika Serikat.
Pernyataan Trump soal Dewan Perdamaian Gaza
Sebelumnya, pada Selasa (20/1), Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak menutup kemungkinan Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkannya dapat menjadi pengganti PBB di masa mendatang.
“Mungkin saja,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian tersebut dapat menggantikan PBB.
Trump menyebut PBB belum sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, meskipun lembaga tersebut tetap perlu menjalankan mandatnya karena memiliki kapasitas yang besar. Dewan Perdamaian Gaza sendiri merupakan bagian dari rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza, yang sebelumnya mendapatkan persetujuan Dewan Keamanan PBB melalui resolusi yang diusulkan Amerika Serikat pada November 2025.
Baca Juga :
Susunan Dewan dan Respons Negara-Negara
Pekan lalu, Trump secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan ini diisi sejumlah tokoh, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Trump juga mengusulkan agar negara-negara membayar lebih dari 1 miliar dolar AS untuk memperoleh hak kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza. Setiap negara anggota akan menjabat maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku, kecuali bagi negara yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama.
Trump ditetapkan sebagai ketua pertama Dewan dan memiliki kewenangan untuk menentukan negara yang diundang serta mengesahkan setiap keputusan. Sejumlah negara, termasuk China, Inggris, Rusia, Uni Emirat Arab, Belarus, Maroko, Hungaria, Norwegia, Belanda, Slovenia, Turki, Yordania, dan Kanada, disebut telah menerima undangan tersebut.
Namun, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan bersiap menolak undangan bergabung. Sikap serupa juga disampaikan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson yang menegaskan negaranya tidak akan ikut serta dalam Dewan Perdamaian Gaza dengan format saat ini. Sementara itu, Kremlin menyatakan masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait rincian inisiatif tersebut dari Amerika Serikat.
