Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui berbagai langkah strategis.
Salah satu upaya terbaru yang dilakukan adalah persiapan pembentukan lembaga akreditasi khusus untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan standar layanan yang lebih terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam seluruh aspek pelaksanaan program MBG. Arahan tersebut disampaikan dalam momentum Hari Raya Idulfitri, sebagai bagian dari evaluasi sekaligus penguatan komitmen pemerintah terhadap program prioritas nasional tersebut.
“Pesan khusus dari Bapak Presiden adalah agar BGN terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG. SPPG yang belum memenuhi standar diharapkan dapat dihentikan sementara operasionalnya dan segera dilakukan perbaikan kualitas,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Sebagai langkah awal, BGN telah membentuk Tim Klasifikasi SPPG internal yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, serta penilaian terhadap pelaksanaan standar di setiap unit layanan. Tim ini menjadi bagian penting dalam proses transisi menuju sistem akreditasi nasional yang lebih komprehensif di masa mendatang.
Dadan menjelaskan bahwa pada tahap awal, pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan tiga jenis sertifikasi utama yang menjadi fondasi dalam menjamin kualitas layanan. Ketiga sertifikasi tersebut meliputi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
Menurutnya, ketiga sertifikasi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis. SLHS menjadi indikator utama kebersihan lingkungan dan proses pengolahan makanan, sementara sertifikat halal menjamin kesesuaian dengan prinsip kehalalan bagi masyarakat Indonesia.
HACCP merupakan standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya dalam proses produksi pangan.
“Ketiga sertifikasi ini menjadi dasar utama dalam menjamin keamanan, kebersihan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat program MBG,” jelas Dadan.
Baca Juga :
Setelah seluruh SPPG memenuhi ketiga sertifikasi tersebut, proses peningkatan kualitas akan dilanjutkan pada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM). BGN akan mendorong adanya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di SPPG, termasuk juru masak (chef), penjamah makanan, serta tenaga yang bertugas dalam analisis lingkungan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan, dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan profesional. Dengan demikian, kualitas layanan dapat terjaga secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa kelengkapan sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing SPPG akan menjadi dasar dalam penentuan klasifikasi atau gradasi layanan. Sistem klasifikasi ini diharapkan mampu menciptakan standar mutu yang jelas dan terukur, sekaligus menjadi motivasi bagi setiap SPPG untuk terus meningkatkan kualitasnya.
“Dengan adanya sistem klasifikasi, kita dapat mengetahui tingkat kualitas masing-masing SPPG secara objektif. Hal ini juga akan mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sambil menunggu pembentukan lembaga akreditasi nasional yang akan ditetapkan oleh pemerintah, BGN akan mengoptimalkan peran Tim Klasifikasi SPPG internal sebagai langkah awal dalam proses penilaian. Tim ini tidak hanya bertugas melakukan evaluasi, tetapi juga mempersiapkan sistem akreditasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Pembentukan lembaga akreditasi SPPG di tingkat nasional diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pengawasan dan penjaminan mutu program MBG. Dengan adanya lembaga independen yang bertugas melakukan akreditasi, proses penilaian diharapkan menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan BGN dalam memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi.
Selain itu, keberadaan sistem akreditasi juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Dengan adanya standar yang jelas dan proses pengawasan yang ketat, masyarakat dapat merasa lebih yakin terhadap kualitas layanan yang diberikan.
BGN juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga pembinaan agar setiap SPPG dapat berkembang dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Ke depan, BGN akan terus melakukan inovasi dalam sistem pengelolaan dan pengawasan program MBG, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses akreditasi dan evaluasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses penilaian.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan, BGN optimistis bahwa kualitas layanan SPPG akan terus meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi keberhasilan program MBG secara keseluruhan.
Melalui penguatan standar, peningkatan kompetensi SDM, serta pembentukan sistem akreditasi yang komprehensif, program MBG diharapkan dapat menjadi model layanan pemenuhan gizi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
