JAKARTA – Di tengah gejolak harga energi global yang semakin sulit diprediksi, menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri bukan perkara mudah. Tekanan fiskal yang semakin berat bahkan memunculkan alarm dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, yang secara terbuka mengusulkan pengurangan subsidi energi demi menjaga kesehatan anggaran negara.
Namun di tengah realitas ekonomi tersebut, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tetap memilih jalan yang tidak mudah, menahan harga energi agar tetap stabil bagi masyarakat.
Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi saat ini berada di titik dilema antara menjaga kesehatan fiskal negara dan mempertahankan daya beli rakyat.
Jusuf Kalla menilai subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani anggaran negara dan memperbesar defisit jika tidak dikendalikan. “Kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung berhemat. Penggunaan BBM akan terus meningkat dan pada akhirnya membebani anggaran negara,” kata Kalla dalam konferensi pers di kediamannya, Ahad (5/4/2026).
Menurut dia, pengurangan subsidi memang lazim dilakukan di berbagai negara sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal. Namun konsekuensinya adalah kenaikan harga energi.
“Untuk mengurangi defisit dan utang, salah satu caranya adalah mengurangi subsidi. Artinya harga naik, dan itu dilakukan di banyak negara,” ujarnya.
Kalla juga menilai konsumsi BBM terbesar justru berasal dari kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi. “Yang paling banyak memakai BBM itu yang punya mobil. Kalau harga naik 20–30 persen, bagi mereka sebenarnya tidak terlalu berdampak,” katanya.
Jalan Sulit Pemerintah
Secara teori ekonomi, pandangan yang disampaikan Jusuf Kalla memiliki dasar kuat. Banyak negara memang menyesuaikan harga energi ketika harga minyak dunia melonjak.
Baca Juga :
Namun pemerintah Indonesia saat ini memilih pendekatan berbeda. Di tengah lonjakan harga energi global, pemerintah berupaya keras menjaga stabilitas harga BBM agar tidak langsung membebani masyarakat.
Langkah ini tidak mudah. Menahan harga berarti negara harus menanggung beban subsidi yang semakin besar ketika harga minyak dunia naik tajam.
Kondisi inilah yang membuat kebijakan energi pemerintah menjadi salah satu ujian paling berat dalam pengelolaan fiskal nasional.
Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, tekanan terhadap APBN terus meningkat seiring ketidakpastian pasar energi global.
Di tengah situasi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas energi bagi masyarakat.
Kebijakan menahan harga BBM dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang masih sangat bergantung pada energi untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.
Stabilitas harga energi juga menjadi faktor penting untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali.
Dengan kata lain, kebijakan ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Meski pemerintah memilih jalan sulit untuk menahan harga energi, kondisi global saat ini sebenarnya menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan energi.
Efisiensi penggunaan BBM, penggunaan transportasi publik, hingga pengembangan energi alternatif menjadi langkah penting agar ketahanan energi nasional semakin kuat.
Jusuf Kalla sendiri menilai pembatasan konsumsi BBM akan lebih efektif jika didukung oleh penguatan transportasi publik. “Kalau ingin membatasi penggunaan BBM, maka transportasi umum harus diperkuat. Misalnya, kantor-kantor mendorong pegawai menggunakan angkutan umum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas yang berpotensi memperbesar utang negara. “Defisit itu artinya utang. Kalau tidak dijaga dengan baik, utang akan terus membesar dan itu berbahaya,” kata Kalla.
Perdebatan mengenai subsidi energi sebenarnya mencerminkan dua realitas sekaligus, kebutuhan menjaga kesehatan fiskal negara dan tanggung jawab pemerintah melindungi masyarakat dari gejolak harga energi global.
Di tengah tekanan tersebut, pilihan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM menunjukkan bahwa kebijakan energi bukan sekadar persoalan angka dalam APBN, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap rakyat.
Namun upaya tersebut tidak akan berarti tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ketahanan energi nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara lebih bijak.
