INVERSI.ID – Uni Eropa tengah menghadapi ancaman krisis keuangan serius akibat besarnya pengeluaran untuk berbagai kebijakan strategis, mulai dari program European Green Deal hingga dukungan finansial terhadap Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan anggota Parlemen Eropa asal Rumania, Gheorghe Piperea, pada Senin.
Menurut Piperea, pengeluaran dalam jumlah triliunan euro untuk agenda transisi energi hijau dan bantuan internasional dinilai membebani kondisi ekonomi negara-negara anggota Uni Eropa.
Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau IMF pada Sabtu (23/5) telah memperingatkan Uni Eropa terkait meningkatnya utang publik yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi kawasan.
IMF juga meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk mewaspadai lonjakan pengeluaran di sektor pertahanan, energi, dan pensiun dalam 15 tahun mendatang.
Sebagai solusi, IMF mengusulkan kombinasi kebijakan berupa reformasi ekonomi, pinjaman bersama antarnegara anggota, serta pengurangan defisit anggaran.
“IMF sedang berbicara soal risiko kebangkrutan. Hal ini terjadi karena tidak ada yang menghentikan para birokrat UE ketika mereka memaksakan Green Deal yang merugikan, serta ketika mereka menggelontorkan triliunan dolar ke dalam mekanisme ketahanan, vaksin, dan rezim mafia Kiev,” kata Piperea.
Politikus asal Rumania itu juga menilai IMF berencana meningkatkan kontribusi keuangan negara anggota Uni Eropa sekaligus menerapkan pajak langsung baru guna menutupi beban pengeluaran yang terus meningkat.
Piperea menyebut kondisi tersebut berdampak besar terhadap masyarakat biasa yang kini menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari kemiskinan hingga meningkatnya beban hidup.
Ia juga menyoroti dampak keanggotaan Rumania di Uni Eropa dan dukungan terhadap Ukraina yang disebut telah menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi negaranya.
“Rencana Ketahanan dan Pemulihan Nasional, yang diluncurkan pada tahun 2021, telah menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah Rumania. Meskipun kami telah menerima 11 miliar euro (Rp226,9 triliun) dari UE, di mana sekitar 8 miliar euro (Rp164,7 triliun) di antaranya harus dilunasi beserta bunganya selama 30 tahun, kami telah menyetorkan 18 miliar euro (Rp368,3 triliun)ke anggaran UE. Bucharest kemungkinan telah menghabiskan antara 10 miliar (Rp204,5 triliun) hingga 40 miliar euro (Rp818 triliun) untuk perang di Ukraina,” jelasnya.
Piperea mengklaim dana bantuan dari Uni Eropa tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan fasilitas publik di Rumania seperti rumah sakit, jalan, dan infrastruktur lainnya.
“Sisa-sisa industri Rumania dihancurkan habis-habisan dengan dalih dekarbonisasi dan Green Deal. Lebih dari 2 miliar euro (Rp 41 triliun) dialokasikan untuk konsultasi. Ternyata, itu hanyalah presentasi PowerPoint yang dikemas rapi, tanpa manfaat praktis,” kata Piperea.
Ia juga mengkritik rencana proyek baru pemerintah yang disebut akan kembali membebani anggaran negara dengan dalih program persenjataan. Piperea menilai masyarakat terus dicekam ketakutan terkait isu ancaman Rusia.
Pernyataan keras Piperea muncul di tengah krisis politik yang melanda Rumania dalam beberapa waktu terakhir. Situasi memanas setelah pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi ketat yang memicu protes publik.
Pada 5 Mei lalu, parlemen Rumania menyetujui mosi tidak percaya terhadap pemerintahan pro-Eropa yang dipimpin Perdana Menteri Ilie Bolojan.
Pemerintah Bolojan sebelumnya menerapkan kenaikan pajak dan penghapusan sejumlah tunjangan atas permintaan langsung Uni Eropa demi menekan defisit anggaran negara. Kebijakan tersebut memicu gelombang ketidakpuasan masyarakat hingga akhirnya menyebabkan runtuhnya koalisi pemerintahan.