INVERSI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dilakukan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah lebih mengutamakan efektivitas layanan dibanding sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengungkapkan alokasi anggaran MBG untuk sementara telah mengalami efisiensi dari semula Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih melakukan penyesuaian melalui refocusing anggaran dan penyempurnaan tata kelola.
“Tetapi itu kan sebelum dilakukan penyisiran ulang dari refocusing anggaran dan perubahan tata kelola. Jadi, ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyelesaikan apa saja yang nantinya akan terpengaruh kepada agar APBN ini kita bisa menjalankan secara efektif, efisien, transparan, dan ini kan statusnya sementara ya, nanti bisa efisien lagi,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan proses penajaman sasaran penerima manfaat masih berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, jumlah penerima MBG diperkirakan mencapai 62,7 juta orang, lebih rendah dibanding target awal Presiden yang mencapai 82,9 juta penerima.
Meski demikian, Agustina menegaskan angka tersebut belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah masih diberi waktu untuk melakukan evaluasi lebih lanjut sebelum Presiden Prabowo menetapkan kebijakan final.
“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi, nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 juta itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti, bahwa angkanya sekarang sudah ada gambaran. Kita akan turun dan finalnya nanti menunggu keputusan Presiden,” katanya.
Menurut Agustina, saat ini proses sinkronisasi anggaran masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Besaran anggaran final nantinya akan diumumkan bersamaan dengan penyampaian nota keuangan Presiden.
Ia menegaskan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembenahan tata kelola program daripada menetapkan target jumlah penerima dalam waktu singkat.
“Fokus utama saat ini adalah memperbaiki tata kelola sesuai arahan Presiden. Kualitas layanan lebih diprioritaskan dibandingkan mengejar jumlah penerima, dan tidak ada target angka penerima tertentu yang harus dikejar dalam waktu dekat,” katanya.
Baca Juga :
Di sisi lain, BGN juga tengah memperbaiki sistem pendataan penerima manfaat di sekolah dengan mengintegrasikan data program bersama Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi penerima ganda dan bantuan dapat disalurkan secara lebih akurat.
Agustina mengungkapkan, pihaknya menemukan kasus di sejumlah daerah di mana satu sekolah dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembaruan sistem pendataan.
“Kami menemukan di suatu daerah bahwa satu sekolah dapat dilayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda, sebagian dilayani SPPG A, sebagian lagi oleh SPPG B. Ke depan, data ini akan disandingkan agar tidak terulang kejadian serupa,” ucap Agustina.
