INVERSI.ID – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB jalur afirmasi DIY, menyusul polemik yang terjadi pada penerimaan siswa baru tingkat SMA-SMK tahun ajaran 2025/2026. Permasalahan pada jalur afirmasi sistem penerimaan siswa baru ini diharapkan menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, hingga masyarakat.
Pj Sekretaris Daerah DIY, Aria Nugrahadi, menegaskan bahwa 139 calon siswa yang sempat dicoret dari jalur afirmasi kini sudah diterima kembali di sekolah tujuan masing-masing. Mereka diterima baik melalui jalur afirmasi setelah melengkapi dokumen maupun melalui jalur non-afirmasi. Meski demikian, Aria memastikan evaluasi sistem akan tetap dilakukan agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kami akan melakukan evaluasi sistem pendidikan, terutama penyelenggaraan SPMB ke depan supaya lebih baik. Harapannya ini juga jadi edukasi bagi masyarakat agar ke depan lebih siap dan taat aturan,” ujar Aria di Yogyakarta, Jumat (4/7).
Masalah Jalur Afirmasi SPMB DIY
Kisruh pada SPMB jalur afirmasi DIY bermula ketika sebanyak 139 calon siswa afirmasi dinyatakan tidak lolos seleksi pada Selasa (1/7). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menyebut kejadian ini akibat pembaruan data keluarga tidak mampu dari Dinas Sosial kabupaten/kota. Data baru ini membuat beberapa calon siswa yang awalnya memenuhi syarat afirmasi kemudian tidak lagi memenuhi kriteria.
Hal tersebut memicu keresahan para orang tua siswa dan protes dari masyarakat. Menyikapi hal itu, Pemda DIY bersama DPRD DIY, Inspektorat, Ombudsman DIY, dan perwakilan masyarakat menggelar pertemuan untuk mencari solusi terbaik. Hasilnya, semua calon siswa dikembalikan ke sekolah tujuan, 88 di antaranya tetap melalui jalur afirmasi setelah melengkapi dokumen tambahan, sementara 51 lainnya melalui jalur non-afirmasi karena terbukti bukan dari keluarga tidak mampu.
Untuk mengisi sisa kuota afirmasi yang ditinggalkan 51 siswa tersebut, Disdikpora membuka pendaftaran afirmasi terbatas.
“Kami membuka afirmasi terbatas supaya sisa kuota tetap terisi dengan calon siswa yang berhak,” kata Kepala Disdikpora DIY, Suhirman.
Kritik dan Masukan dari Masyarakat
Masalah pada penerimaan siswa baru jalur afirmasi di DIY ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Jogja Corruption Watch (JCW) melalui Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat, Baharuddin Kamba, menilai peraturan teknis dari pemerintah pusat sering kali turun terlalu mepet dengan pelaksanaan di daerah.
Ia menyarankan agar regulasi nasional, seperti Permendikbud, sudah terbit paling lambat awal Januari, sehingga pemerintah daerah memiliki waktu cukup untuk menyusun aturan teknis di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga :
“Kalau aturannya jelas dari awal tahun, dinas pendidikan punya waktu untuk menyusun juknis lebih matang,” tegasnya.
Selain itu, JCW juga merekomendasikan agar pendaftaran jalur afirmasi ditempatkan pada sesi terakhir setelah semua data sosial ekonomi benar-benar valid. Menurutnya, calon siswa jalur afirmasi juga wajib mengunggah dokumen bukti keluarga miskin sejak awal pendaftaran untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Usulan Perbaikan Jalur Afirmasi
JCW memberikan beberapa usulan konkret untuk memperbaiki SPMB jalur afirmasi DIY di masa depan. Pertama, perlu ada standar nilai akademik minimal bagi jalur afirmasi, sebagaimana jalur prestasi memiliki ambang nilai tertentu. Kedua, verifikasi faktual di lapangan perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan kelayakan calon siswa afirmasi maupun mutasi.
Baharuddin juga menyoroti jalur mutasi yang dinilai terlalu longgar.
“Untuk jalur mutasi seharusnya juga ada syarat minimal lama orang tua bekerja di instansi terkait, agar tidak disalahgunakan,” jelasnya.
Aria Nugrahadi sendiri berharap polemik ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak.
“Anak-anak kita ini masih punya masa depan panjang. Kita semua, pemerintah, sekolah, maupun orang tua, harus bersinergi untuk memastikan mereka mendapatkan hak pendidikan dengan cara yang benar,” ujarnya.
Harapan untuk Pendidikan DIY
Masalah pada jalur afirmasi SMA-SMK tahun ini menjadi alarm bagi pemerintah DIY untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru ke depan. Evaluasi menyeluruh, aturan yang jelas sejak awal, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih baik menjadi kunci agar pendidikan di DIY semakin berkualitas dan berkeadilan.
Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dengan memahami aturan dan menyiapkan dokumen secara lengkap. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan data sosial ekonomi yang digunakan dalam SPMB benar-benar valid dan mutakhir.
Dengan perbaikan sistem yang konsisten, kualitas pendidikan DIY akan tetap terjaga, sekaligus menjamin akses pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.***
