JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2026 melalui acara Harmoni Imlek Nusantara, sebuah festival budaya lintas etnis yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Acara ini diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Pembukaan Harmoni Imlek Nusantara menandai dimulainya rangkaian kegiatan akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi, yang akan berlangsung hingga perayaan Cap Go Meh di berbagai kota di Indonesia.
“Harmoni Imlek Nusantara merupakan kolaborasi aktif bersama pemerintah pusat dan daerah dalam memperingati Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili,” kata Ketua Umum Panitia Imlek Nasional 2026, Irene Umar, saat pembukaan acara di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Acara ini menampilkan pertunjukan budaya, instalasi seni bernuansa Imlek, festival lampion, bazar kuliner, hingga atraksi drone LED yang disebut sebagai salah satu yang pertama ditampilkan di Indonesia dalam perayaan Imlek.
Rangkaian kegiatan tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga diperluas ke sejumlah kota seperti Palembang, Singkawang, Medan, Manado, Makassar, dan Pontianak, sebagai bagian dari perayaan nasional Imlek 2026.
Menurut panitia, festival ini juga menjadi platform bagi pelaku ekonomi kreatif dan jenama lokal untuk memperluas eksposur produk mereka melalui kolaborasi dengan pemerintah.
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung, termasuk Festival Pecinan Jakarta, lomba dekorasi Imlek, Jakarta Light Festival, festival klenteng, hingga perayaan Cap Go Meh sebagai penutup rangkaian acara.
Dalam konteks kebijakan publik, perayaan ini diposisikan sebagai simbol toleransi dan keberagaman di tengah dinamika politik dan sosial nasional. Pemerintah daerah menilai acara lintas budaya semacam ini penting untuk menjaga kohesi sosial sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Perayaan besar seperti Harmoni Imlek Nusantara tidak hanya berdimensi budaya, tetapi juga memiliki implikasi politik simbolik bagi pemerintah daerah. Di tengah isu polarisasi sosial dan identitas, festival lintas etnis dapat menjadi instrumen soft power pemerintah untuk memperkuat narasi inklusivitas.
