JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi nasional dengan mengajak kalangan akademisi menguji langsung arah kebijakan tersebut pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Sabtu (27/6/2026) di Jakarta.
Di hadapan ratusan rektor, guru besar, dekan, dan sivitas akademika, Bahlil mengaku forum tersebut terasa seperti menjalani fit and proper test atas kebijakan sektor energi yang dipimpinnya.
“Hari ini saya merasa berbahagia bisa melakukan sharing terbuka dengan rektor, profesor, dekan, kaum-kaum intelektual. Saya senang karena tadi seperti kita sedang melakukan fit and proper tentang kebijakan negara di sektor ESDM yang dinilai oleh orang-orang yang luar biasa semuanya,” ujar Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil, keterlibatan perguruan tinggi sangat penting agar setiap kebijakan strategis pemerintah mendapat masukan berbasis riset, sains, dan teknologi. Dalam paparannya, ia menjelaskan strategi peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penguatan ketahanan energi nasional, pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti impor LPG, hingga percepatan hilirisasi mineral untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.
Bahlil juga menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah tetap mampu menjaga ketahanan energi nasional. “Di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik. Dan sekarang standar pasokan kita di atas standar minimal nasional,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan perguruan tinggi siap menjadi mitra strategis pemerintah melalui riset dan inovasi. Menurut Brian, berbagai tantangan sektor ESDM membutuhkan kontribusi aktif para peneliti agar target energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat dipercepat.
“Para pemikir dan peneliti diajak berperan sehingga target-target yang diinginkan Bapak Presiden melalui Bapak Menteri ESDM bisa dilakukan percepatan, karena tanpa teknologi dan tanpa riset hal-hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama,” ujar Brian.
