JAKARTA– Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan fokusnya pada penguatan daya beli dan kesejahteraan kelas pekerja. Hal itu tercermin dalam komitmen konkret yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Salah satu gebrakan utama yang mencuri perhatian adalah skema cicilan rumah jangka panjang bagi buruh hingga 40 tahun—langkah yang dinilai bisa menjadi solusi nyata atas persoalan hunian yang selama ini membebani pekerja.
Presiden Prabowo secara terbuka mengakui bahwa banyak buruh masih mengandalkan rumah kontrakan, yang menyedot sebagian besar pendapatan bulanan tanpa memberikan kepemilikan aset.
Ia pun menawarkan solusi melalui skema cicilan ringan dengan tenor panjang. “Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau tidak bisa 20 tahun, 25 tahun, kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun, kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun,” kata Prabowo dalam Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, skema ini realistis karena karakteristik pekerja yang cenderung menetap. “Karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana, betul? Petani dan nelayan tidak mungkin lari kemana-mana,” sambung dia.
Prabowo juga menyoroti besarnya beban biaya kontrakan yang selama ini ditanggung buruh, yang bahkan bisa mencapai 30 persen dari penghasilan.
“Tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30% untuk kontrak, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri,” tegasnya.
Kebijakan ini juga merupakan jawaban atas aspirasi yang disampaikan langsung oleh perwakilan buruh. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menekankan pentingnya pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan industri.
“Kami sangat berharap program perumahan yang akan dibangun oleh negara adalah program perumahan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri. Sehingga buruh apabila mau bekerja tidak perlu lagi naik motor, kita bisa mengurangi hemat BBM, kita bisa mengurangi kemacetan, kita bisa mengurangi stres akibat kemacetan di jalan,” ujarnya.
Baca Juga :
Ia juga menyoroti bahwa beban kontrakan selama ini menjadi salah satu pengeluaran terbesar buruh setiap bulan. “Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena 20-30% pengeluaran dari upah habis untuk membayar kontrakan setiap bulannya,” jelas dia.
Dorong Daya Beli dan Kesejahteraan Jangka Panjang
Program hunian terjangkau ini tidak hanya menyentuh aspek tempat tinggal, tetapi juga menjadi strategi untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan mengalihkan biaya kontrak menjadi cicilan aset, buruh berpotensi memiliki ruang keuangan yang lebih sehat.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga—yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan nasional.
Selain hunian, pemerintah juga mulai mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas hidup pekerja, termasuk aspek gizi dan kesehatan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Kebijakan yang diumumkan pada momentum May Day ini menandai pergeseran pendekatan pemerintah. Buruh tidak lagi hanya dilihat sebagai tenaga produksi, tetapi sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan kombinasi kebijakan hunian terjangkau, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup, pemerintah berupaya memastikan satu hal, yakni kesejahteraan pekerja meningkat, daya beli terjaga, dan ekonomi nasional tetap kuat.
