JAKARTA – Di tengah tekanan harga energi global dan nilai tukar rupiah yang masih menghadapi tantangan, pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dengan mempertahankan harga Pertamax di level Rp12.300 per liter sepanjang Juni 2026. Padahal, berdasarkan perhitungan keekonomian, harga BBM RON 92 tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari Rp16.000 per liter.
Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa stabilitas daya beli masyarakat masih menjadi prioritas utama pemerintah. Tidak hanya menahan harga Pertamax, pemerintah juga menghadirkan kabar baik melalui penurunan harga BBM diesel nonsubsidi atau Dex Series yang berlaku mulai Juni 2026.
Langkah tersebut mendapat perhatian kalangan ekonom. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa berdasarkan rata-rata harga minyak mentah Brent dan nilai tukar rupiah hingga akhir Mei 2026, harga keekonomian Pertamax diperkirakan berada di kisaran Rp16.427 per liter.
“Untuk Pertamax RON 92, nilai keekonomiannya kemungkinan berada di sekitar Rp16.427/liter. Rujukan sebelumnya menunjukkan bahwa pada skenario ICP US$100/bbl dan kurs Rp17.000/US$, harga keekonomian Pertamax bisa mencapai sekitar Rp17.800/liter,” kata Josua saat dihubungi, Juat (5/6/2026).
Artinya, terdapat selisih harga sekitar Rp3.800 hingga Rp4.100 per liter yang saat ini tidak dibebankan kepada masyarakat. Selisih tersebut menjadi beban yang harus ditanggung melalui mekanisme kompensasi energi.
Menurut perhitungan Josua, dengan konsumsi Pertamax yang mencapai sekitar 565 juta liter per bulan, kebutuhan dana untuk menahan harga tersebut diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun hingga Rp2,3 triliun setiap bulan.
“Angka ini masih indikatif karena volume realisasi Pertamax, harga MOPS, kurs rata-rata, pajak, biaya distribusi, dan margin badan usaha akan menentukan angka finalnya,” tegas dia.
Di saat yang sama, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari turunnya harga BBM diesel nonsubsidi. Harga Dexlite mengalami penurunan, begitu pula Pertamina Dex yang turun cukup signifikan pada Juni 2026. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah dan Pertamina tetap berupaya menyesuaikan harga secara objektif mengikuti perkembangan pasar, namun tetap menjaga keseimbangan agar tidak memberatkan masyarakat.
Kebijakan menahan harga Pertamax memang membantu menjaga inflasi dan menopang daya beli dalam jangka pendek. Namun para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil.
Baca Juga :
Josua menilai pemerintah dan Pertamina menghadapi pilihan yang tidak mudah. Jika harga Pertamax dinaikkan mendekati harga keekonomian, inflasi berpotensi meningkat. Sebaliknya, jika harga terus ditahan, maka kebutuhan kompensasi akan semakin besar.
Karena itu, ia menyarankan agar apabila tekanan kurs dan harga energi belum mereda, penyesuaian dilakukan secara bertahap dan terukur.
“Misalnya bertahap Rp500 sampai Rp1.000 per liter, agar beban tidak menumpuk terlalu besar,” ungkap Josua.
Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Arya Brata, juga mengonfirmasi bahwa harga keekonomian Pertamax telah berada di kisaran Rp17.000 per liter. Namun setelah pembahasan bersama pemerintah, diputuskan bahwa harga jual kepada masyarakat tetap dipertahankan.
“Untuk selisih, karena harga ditahan setiap bulan, diberikan kompensasi dari pemerintah untuk selisihnya setelah pembahasan,” kata Roberth.
Kebijakan Juni 2026 ini menjadi pelajaran penting mengenai kedewasaan fiskal dan gotong royong ekonomi nasional. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmen kuat melindungi daya beli masyarakat dari gejolak energi global. Di sisi lain, publik juga perlu memahami bahwa kebijakan penahanan harga memerlukan dukungan anggaran yang sangat besar.
Karena itu, masyarakat diajak melihat kebijakan energi secara lebih utuh. Ketika pemerintah mampu menjaga harga tetap stabil saat kondisi global bergejolak, hal tersebut patut diapresiasi. Namun jika di masa depan diperlukan penyesuaian harga yang wajar dan bertahap demi menjaga kesehatan fiskal negara, langkah tersebut juga perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.
