JAKARTA – Kabar yang ditunggu masyarakat akhirnya datang dari Istana Kepresidenan. Usai mengikuti rapat strategis bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi hingga akhir tahun 2026.
Kepastian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat kecil di tengah tekanan ekonomi global, fluktuasi harga energi dunia, serta pergerakan nilai tukar rupiah yang dinamis.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan, Kamis (11/6).
Bahlil menjelaskan terdapat perbedaan kebijakan antara produk subsidi dan nonsubsidi. Untuk BBM nonsubsidi, harga akan terus disesuaikan mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga global. Namun, ia menjamin proses penghitungan tetap dilakukan secara bijak oleh para pelaku usaha, termasuk PT Pertamina (Persero) dan pihak swasta.
Terkait dampak fluktuasi harga nonsubsidi, Bahlil menyebut pemerintah tengah menggodok berbagai instrumen kebijakan untuk memastikan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Mempertahankan harga subsidi menjadi instrumen utama perlindungan bagi masyarakat rentan.
“Pemerintah sedang menggodok hal-hal yang terkait menjaga daya beli masyarakat. Makanya untuk menjaga daya beli, terutama BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan,” tegasnya.
Saat ini, pemerintah terus melakukan evaluasi dan koordinasi intensif dengan pelaku usaha untuk memantau dampak harga energi di pasar. Bahlil menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada kelompok ekonomi bawah melalui skema subsidi yang tepat sasaran.
“Kita lagi meng-exercise semua alternatif. Yang penting adalah kita menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Pengguna nonsubsidi adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik,” pungkas Bahlil.
Menurut Bahlil, pemerintah saat ini mengarahkan seluruh kebijakan sektor energi agar berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, harga energi bersubsidi seperti Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kilogram tetap dipertahankan meski kondisi pasar energi global masih bergejolak.
Baca Juga :
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan harga energi subsidi yang tetap, tekanan terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga kebutuhan pokok diharapkan dapat diminimalkan.
Bahlil juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan energi nasional benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Kementerian ESDM diperintahkan oleh Presiden untuk membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam yang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan negara untuk menunjang kesejahteraan,” ujar Bahlil.
