INVERSI.ID – Rencana pemesanan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pelaku industri otomotif nasional. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing manufaktur dalam negeri serta memengaruhi keberlangsungan ekosistem industri otomotif Indonesia.
Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai langkah pengadaan kendaraan niaga dalam jumlah besar tersebut dapat menimbulkan dampak struktural terhadap industri nasional.
“Pengadaan 105.000 kendaraan niaga India oleh Agrinas merupakan langkah akselerasi logistik pangan yang kontroversial. Secara makro, proses kanibalisasi industri dalam negeri ini memicu deindustrialisasi dini karena volumenya hampir setara 100 persen pasar pikap nasional, yang berisiko melemahkan industri otomotif di pasar lokal,” kata Yannes Martinus Pasaribu, Selasa.
Menurutnya, impor kendaraan dalam skala besar bukan hanya berdampak pada produsen utama, tetapi juga berisiko menggerus rantai pasok industri komponen lokal. Pemasok tier dua dan tier tiga yang selama ini menopang produksi kendaraan nasional bisa kehilangan peluang untuk tumbuh seiring berkurangnya pesanan domestik.
Selain menahan laju pertumbuhan industri komponen, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur otomotif.
“Secara sosial, ini berpotensi mengancam keberlangsungan 6.000 tenaga kerja yang terancam PHK akibat konsekuensi logis dari penurunan volume produksi massal di pabrik perakitan dan vendor tier dua atau tiga,” ujar dia.
Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) turut menyampaikan pandangannya terkait rencana impor kendaraan niaga untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Koperasi Merah Putih). Gaikindo berharap realisasi pemesanan tersebut dapat ditinjau ulang demi menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional.
Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa dukungan terhadap produksi dalam negeri akan memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional, terutama di tengah tekanan industri yang masih fluktuatif dari tahun ke tahun.
“Paling tidak sangat berharap kita sama-sama memajukan industri otomotif ini. Karena ini efeknya luas sekali,” kata Putu Juli Ardika di Jakarta, Senin (23/2).
Ia menambahkan, kapasitas produksi industri otomotif nasional sejatinya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial pemerintah. Saat ini, kapasitas terpasang industri mencapai 2,59 juta unit per tahun, sementara realisasi produksi baru menyentuh 1,3 juta unit.
“Dan kita mempunyai kapasitas yang masih bisa digunakan. Kapasitas kita itu 2,59 juta dan produksi kita baru 1,3 juta. Dan kalau ini didorong, ini kan pasti akan sangat luar biasa dampaknya baik bagi industri kita. Karena kalau industri ini berkembang, lapangan pekerjaan bisa kita pertahankan,” ujar dia.
Kepercayaan pemerintah terhadap kendaraan produksi dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk memperkuat sektor otomotif, khususnya segmen kendaraan komersial. Selain menjaga stabilitas tenaga kerja, kebijakan tersebut juga diyakini mampu mendorong peningkatan investasi serta memperluas pengembangan industri manufaktur nasional.