INVERSI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terbuka dan akuntabel. Ia memastikan tidak akan ada lagi pembahasan atau pengambilan keputusan yang dilakukan secara tertutup terkait program prioritas nasional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu. Menurutnya, seluruh proses pengelolaan Program MBG harus mengedepankan transparansi demi meningkatkan tata kelola serta membangun kepercayaan publik.
“Tadi saya bilang juga, kalau orang itu misalnya bisik-bisik, rapat-rapat rahasia, empat mata, ya sudah lah, kita terang-terangan saja. Indonesia cerah, tidak perlu gelap-gelap. Kalau yang gelap-gelap itu biasanya mencurigakan, saya kira itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sudaryono mengatakan seluruh jajaran Badan Gizi Nasional, mitra kerja, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki semangat melayani masyarakat dengan mengedepankan integritas dan akal sehat dalam menjalankan program.
“Saya punya prinsip tadi, love your people (cintai masyarakat) and use your common sense (gunakan akal sehat). Jadi, kita didasari hati yang baik, mencintai rakyat, mencintai sesama, keluarga, saudara dan gunakan akal sehat,” ujar dia.
Selain itu, Sudaryono mengajak masyarakat ikut berperan aktif menyebarkan informasi yang benar mengenai Program Makan Bergizi Gratis. Ia berharap berbagai informasi yang beredar di ruang publik dapat membantu masyarakat memahami tujuan program tanpa dipengaruhi kabar bohong maupun fitnah.
“Orang itu kemudian mudah sekali membuat sensasi dengan tema MBG, jadi viral, mungkin jadi bangga. Namun, maksud saya se-viral apapun enggak ada masalah, tetapi saya ingin itu kemudian diberitakan atau diunggah kebenaran, kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu memang ada kebenaran jangan sampai kita kemudian ada hoaks, ada fitnah,” tuturnya.
Dalam sesi konferensi pers di Istana Negara, Sudaryono juga menepis anggapan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG. Ia menegaskan dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki dapur MBG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Gak ada, gak ada, gak ada, dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur (MBG, red.), tidak ada keluarga saya yang punya dapur, dan punya SPPG,” kata Sudaryono.
Baca Juga :
Penegasan tersebut, menurutnya, menjadi bentuk komitmen untuk menjaga Program Makan Bergizi Gratis tetap bersih dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
Sudaryono menambahkan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan anggaran yang besar serta cakupan pelaksanaan di seluruh Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
