INVERSI.ID – Pemerintah kembali membuka peluang pelaksanaan program konversi kompor LPG ke kompor listrik sebagai salah satu strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan kompor listrik berdaya rendah yang dapat digunakan oleh masyarakat rumah tangga, termasuk di wilayah pedesaan.
Menurut Bahlil, tahap awal program akan difokuskan pada penyediaan kompor listrik dengan kebutuhan daya yang relatif kecil agar dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki kapasitas listrik terbatas di rumah.
“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan jumlah kompor listrik yang akan disiapkan dalam tahap awal program tersebut. Bahlil memperkirakan rincian terkait jumlah unit yang akan didistribusikan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang setelah proses kajian selesai dilakukan.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi melalui impor dari luar negeri, sehingga menimbulkan beban besar terhadap keuangan negara.
Menurut Bahlil, setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan dana sekitar Rp120 triliun untuk memenuhi kebutuhan impor LPG. Bahkan dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, nilai impor tersebut diperkirakan meningkat hingga mencapai Rp130 triliun.
“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dana tersebut dirancang untuk mendukung implementasi program kompor listrik sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.
Gagasan pengalihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah diwacanakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai langkah mengurangi beban subsidi energi dan impor LPG.
Baca Juga :
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan menghentikan rencana konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Saat itu, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.
Wacana penggunaan kompor listrik kembali menguat setelah terjadi gejolak harga energi global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dunia turut memengaruhi harga LPG dan meningkatkan tekanan terhadap anggaran subsidi pemerintah.
Dalam situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk melanjutkan transisi menuju penggunaan kompor listrik. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi dinilai lebih efisien dibandingkan dengan beban subsidi impor LPG yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ia juga menilai ketergantungan terhadap LPG membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global, sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih optimal.
