JAKARTA
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Kondisi geografis, keterbatasan akses, dan infrastruktur yang belum merata membuat biaya pelaksanaan melonjak drastis. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, anggaran MBG di Papua mencapai tiga kali lipat dibanding Pulau Jawa, lonjakan yang mencerminkan beratnya medan pelaksanaan di wilayah timur Indonesia.
Hal itu disampaikan Dadan saat melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
“Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat dengan dana yang akan turun ke sana tiga kali lipat dari yang di Jawa,” kata Dadan seperti yang dilansir dari Antara. Jika di Jawa anggaran untuk jumlah penerima yang sama mencapai Rp 7,5 triliun, maka di Papua dialokasikan hingga Rp 25 triliun, menyesuaikan indeks kemahalan dan tantangan distribusi.
Untuk menjawab kendala wilayah, BGN menargetkan pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Papua. Saat ini, baru 179 SPPG yang terbentuk dan tersebar di enam provinsi Papua. “Insya Allah Pak, bulan Maret atau semuanya sudah selesai Pak (2.500 SPPG),” ujar Dadan.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengingatkan beratnya kondisi fisik di Papua dan mendorong percepatan. “Anda kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus mendatang semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” kata Prabowo.
