JAKARTA
Pemerintah menyiapkan 2.603 hunian tetap bagi korban banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Sumatera -Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan dimulai bulan ini.
“Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,”* kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Untuk memastikan kecepatan dan akuntabilitas, Ara menyampaikan usulan pembangunan kepada Menko PMK Pratikno dan mendorong konsolidasi lintas lembaga. “Tadi saya sudah sampaikan usulan kepada Menko Pak Pratik supaya segera mengambil rapat koordinasi dengan APH, kepolisian, kejaksaan, KPK. Juga dengan BPK, dan BPKP supaya terkonsolidasi dengan cepat,” ujarnya. Langkah ini diambil agar pembangunan hunian pascabencana tak terhambat persoalan hukum dan administrasi.
PKP juga menetapkan 3 kriteria lokasi hunian tetap, yakni aspek hukum, teknis keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan warga. “Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ucap Ara.
Ia menambahkan, “Karena kita mengerti filosofis perumahan, rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah, jadi pikirkan lokasi tempat anak-anaknya bersekolah, tempat bekerja, ekosistem harus jadi pertimbangan.”
Seluruh proyek ini dipastikan tanpa APBN. “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” tutur Ara. Dorongan percepatan juga datang dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta hunian sementara dan tetap segera rampung, di tengah data BNPB yang mencatat 30.000 lebih rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut.
