JAKARTA– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka babak baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional dengan menggandeng perguruan tinggi untuk mengembangkan program bauran energi Bioetanol E20. Langkah ini menjadi strategi pemerintah membangun transisi energi hijau yang lebih terbuka, berbasis riset ilmiah, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Ajakan tersebut disampaikan Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (28/6/2026). Menurutnya, keberhasilan implementasi E20 membutuhkan dukungan dunia akademik agar pengembangan teknologi, bahan baku, hingga proses hilirisasi berjalan berdasarkan kajian ilmiah yang kuat.
Program E20 merupakan bahan bakar yang memadukan bensin dengan 20 persen bioetanol. Kementerian ESDM memperkirakan implementasi program tersebut membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) bioetanol murni setiap tahun, sejalan dengan konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.
Karena itu, Bahlil mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia berkolaborasi dalam memperkuat riset dan inovasi pengembangan bioetanol berbasis komoditas lokal seperti tebu, singkong, dan jagung.
Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas melalui pola kemitraan inti-plasma yang melibatkan perguruan tinggi, industri, serta masyarakat sebagai produsen bahan baku.
Yang menarik, pemerintah memastikan hasil produksi bioetanol memiliki kepastian pasar karena negara akan bertindak sebagai offtaker atau penjamin pembelian seluruh produksi.
“Saya mengajak pihak-pihak perguruan tinggi bersama berkolaborasi pada Program E20. Negara akan menjadi offtaker atau penjamin pasar karena E20 membutuhkan 4 juta kiloliter. Ini bisa kita bangun dengan pola plasma inti bersama rakyat. Offtakernya jauh lebih jelas karena negara, daripada kita terus mengimpor dari Amerika atau Eropa,” ujar Bahlil.
Menurutnya, skema tersebut tidak hanya memberikan kepastian usaha bagi petani dan industri pengolahan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
Selain mengembangkan bioetanol, Bahlil juga mengajak kalangan perguruan tinggi ikut berkontribusi dalam pengembangan teknologi kompor listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.
Baca Juga :
Pemerintah bahkan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk program pengadaan kompor listrik pada 2027. Kesempatan tersebut dibuka bagi kampus yang mampu menghasilkan produk siap pakai melalui hasil riset dan inovasi.
“Kalau ada kampus yang mampu memproduksinya, akan kita pesan langsung pengadaannya di kampus tersebut,” kata Bahlil.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan petani, implementasi Bioetanol E20 diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan impor BBM, tetapi juga menciptakan ekosistem energi baru dan terbarukan yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan bagi Indonesia.
