INVERSI.ID – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan National Command Center yang direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan Mei 2026. Kehadiran pusat kendali nasional ini disiapkan untuk meningkatkan koordinasi sekaligus memperbaiki tata kelola program MBG di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan command center tersebut nantinya akan dipusatkan di Kemenko Pangan.
“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani Hendiarti di Jakarta, Minggu.
Menurut Nani, keberadaan command center diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga berbagai pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Tak hanya itu, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas tata kelola program serta memperbaiki layanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar manfaat program bisa dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional ribuan SPPG yang dinilai belum memenuhi standar. Mayoritas permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan kasus keracunan makanan dan kondisi fasilitas yang dianggap kurang higienis.
Data per 24 April 2026 mencatat sebanyak 1.789 SPPG masih menjalani penghentian operasional sementara. Jumlah tersebut disebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai sekitar 3.000 SPPG.
Meski begitu, Nani mengungkapkan ada sejumlah SPPG yang menghadapi kendala cukup kompleks sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama Program Makan Bergizi Gratis.
“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.
Selain fokus pada peningkatan kualitas layanan dan penguatan tata kelola, pemerintah juga mendorong perluasan target penerima manfaat program MBG. Di saat yang sama, edukasi mengenai pilihan makanan sehat dan bergizi turut menjadi perhatian utama agar program ini tidak hanya memberikan bantuan pangan, tetapi juga membangun pola makan sehat di masyarakat.