JAKARTA, INVERSI – Dinamika politik menuju Pemilihan Presiden 2029 mulai menunjukkan arah baru setelah Partai Gerindra tidak memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka dalam bursa calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto untuk periode kedua. Sikap tersebut dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal adanya perubahan konstelasi politik antara Gerindra dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai keputusan Gerindra tersebut dapat dibaca sebagai simbol kemandirian politik partai sekaligus indikasi adanya perbedaan kepentingan dengan Jokowi. Menurutnya, langkah itu menunjukkan bahwa Gerindra tidak ingin lagi dipersepsikan berada di bawah bayang-bayang pengaruh Jokowi dalam menentukan arah politik 2029.
“Sikap Gerindra dapat ditengarai sebagai simbol di pemerintahan bahwa Prabowo tidak ingin terus dianggap direcoki atau tidak mandiri. Ada kesan selama ini kemenangan Prabowo dilekatkan dengan faktor Jokowi. Ini menunjukkan sudah ada perbedaan kepentingan, meski Pilpres masih cukup jauh,” ujar Efriza, Selasa 10 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa Gerindra kemungkinan ingin memperkuat citra independen di mata publik guna mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai. Menurut Efriza, langkah tersebut rasional dalam konteks strategi jangka panjang, terutama jika partai ingin menegaskan posisi sebagai kekuatan politik utama tanpa ketergantungan pada figur lain.
Efriza juga menyinggung bahwa dinamika ini tidak terlepas dari situasi citra publik Jokowi dan keluarganya yang disebutnya tengah menghadapi tekanan akibat sejumlah isu yang berkembang. Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat langkah menduetkan kembali Gibran dengan Prabowo menjadi semakin kompleks secara politik.
“Bahkan bisa jadi Jokowi menyadari bahwa Gibran tidak mudah ‘dijual’ pada 2029, apalagi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tanpa berpasangan dengan Prabowo, kans politik Gibran akan semakin berat,” kata Efriza.
Menurutnya, terdapat kepentingan strategis jika duet tersebut terwujud, termasuk potensi keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam jangka panjang. Efriza berpendapat bahwa jika Gibran tidak diusung atau gagal meraih kemenangan, Pilpres 2029 dapat menjadi titik balik berkurangnya pamor politik Jokowi di tingkat nasional.
Lebih jauh, ia menilai bahwa nama Prabowo memiliki daya tarik elektoral yang kuat sehingga menjadi faktor penting dalam kalkulasi politik menjelang 2029. Dalam konteks ini, menurut Efriza, dukungan terhadap Prabowo dapat dimanfaatkan untuk menjaga relevansi politik pihak-pihak tertentu.
Meski demikian, seluruh dinamika tersebut masih berada dalam tahap spekulasi politik, mengingat tahapan resmi Pemilihan Presiden 2029 masih cukup panjang. Namun, sikap Gerindra yang tidak memasukkan Gibran dalam bursa cawapres periode kedua dinilai telah memunculkan sinyal awal perubahan konfigurasi politik nasional.
Ke depan, arah komunikasi politik antarpartai serta strategi masing-masing tokoh akan menentukan peta koalisi dan konfigurasi kandidat menjelang 2029. Situasi ini menunjukkan bahwa konsolidasi kekuatan politik menjelang pemilu mendatang akan berlangsung dinamis dan penuh kalkulasi.